KPK Segel Ruang Kerja Bupati Subang hingga Kendaraan Milik Karyawan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 21:37 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859742 kpk-segel-ruang-kerja-bupati-subang-hingga-kendaraan-milik-karyawan-mctzhIUMaj.jpg Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Okezone)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎menyegel sejumlah tempat dan juga kendaraan usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Subang dan Bandung, pada Selasa, 13 Februari 2018, malam.

Sejumlah tempat yang disegel tim penyidik adalah ruang kerja di rumah dinas Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih; rumah milik Data, seorang karyawan; ruang kerja Asep Santika, dan kantor Miftahudin. Satu kendaran yang disegel adalah milik Data.

"Penyegelan dilakukan untuk kepentingan perkara ini," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut adalah Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data, seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: Terungkap Kode Suap 'Itunya' di Kasus Bupati Subang)

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: KPK Duga Uang Suap Bupati Subang untuk Modal Kampanye)

Sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini