Image

KPK Resmi Tahan Bupati Subang Imas Aryumningsih

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 02:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859806 kpk-resmi-tahan-bupati-subang-imas-aryumningsih-HWDFAfHNSg.jpg Bupati Subang Imas Aryumningsih (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih. Ketua DPD II Golkar Subang tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Pantauan di lapangan, Imas rampung menjalani pemeriksaan intensif pascaditangkap tangan pada Rabu (14/2/2018) sekira pukul 01.30 WIB. Imas langsung mengenakan rompi tahanan KPK yang khas berwarna oranye.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, mantan Wakil Bupati Ojang yang merupakan terpidana kasus korupsi‎ tersebut ditahan di Rutan KPK. Dia akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.

"IA (Imas Aryumningsih) ditahan di Rutan KPK," ‎kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (15/2/2018), dini hari.

Tak hanya Imas, KPK juga menahan tiga tersangka lainnya, yakni Darta, Miftahudin, dan Asep Santika untuk 20 hari masa penahanan pertamanya. Imas dan Miftahudin ditahan dalam satu rutan yang sama yakni di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK.

"Sedangkan D (Darta) dititipkan di Rutan Polres Mero Jakarta Selatan‎," pungkas Febri.

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: Terungkap Kode Suap 'Itunya' di Kasus Bupati Subang)

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: KPK Segel Ruang Kerja Bupati Subang hingga Kendaraan Milik Karyawan)

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini