nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Subang: Saya Tidak Tahu, Lalu Dijemput KPK

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 07:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859846 bupati-subang-saya-tidak-tahu-lalu-dijemput-kpk-tAOyitjnAQ.jpg Bupati Subang Imas Aryumningsih (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA - Bupati Subang, Imas Aryumningsih ditahan KPK terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah tersebut. Imas mengaku tidak tahu perihal penahanannya oleh KPK.

"Saya juga tidak tahu lagi di rumah lalu ada KPK dan jemput saya langsung ke sini," kata di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Imas pun bingung dengan penahanannya tersebut. Ia mengaku tidak tahu-menahu terkait dugaan suap tersebut.  

"Saya juga enggak ngerti karena saya tidak urusan dengan uang. Saya juga enggak ngerti," ujarnya.

Ia menjelaskan, mengenai perizinan, itu sudah diurus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) Subang. Ia pun mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan suap itu.

"Kalau izin memang itu kan investor itu mau masuk Subang harus izin nah izin ini ya urusannya dengan kantor dengan DPMP ya saya silahkan saja ngurus ke sana ke kantor," paparnya.

Sekadar diketahui, KPK resmi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Rutan KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK. Ia langsung ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan intensif.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

(Baca Juga: Bupati Subang Pede Dapat Bantuan Hukum dari Golkar)  

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: Ditahan KPK, Bupati Subang Bantah Terima Suap Terkait Perizinan)

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini