Meski menjadikan Sulsel sebagai perhatian khusus bagi Nasional, kata Arif, pelaksanaan pilkada damai harus tetap dijalankan dan tidak melakukan politisasi isu SARA. Dirinya membeberkan, sejatinya Sulsel dipilih sebagai pusat pelaksanaan deklarasi pilkada damai agar dijadikan kiblat pemilihan kepada daerah kedepannya.
"Apalagi, Sulsel tentu menjadi salah satu ukuran, barometer apakah pilkada bisa aman dan damai. Satu pilgub ditambah 12 pemilihan bupati/wali kota itu, potretnya mirip dengan pilkada di 171 daerah dan pileg pilpres 2019. Siapa yang menguasai di pilkada 2018, kemungkinan dia juga akan menguasai di 2019. Di Sulsel, 12 daerah itu pemilihnya 70 persen dari total pemilih se Sulsel. Jadi, 12 daerah ini siapa yang bisa menguasai, itu kemungkinan besar juga bisa menguasai untuk provinsi," kata Arief.
Arief berpesan, penyelenggara pemilu harus membuka luas akses publik untuk mengetahui tahapan pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilu, juga harus transparan terhadap seluruh program dan visi misinya.
"Kami melihat Makassar sebagai tempat yang strategis untuk bisa menjadi salah satu corong menyebarkan pilkada yang damai," ujarnya.
Menurutnya, Makassar merupakan salah satu daerah yang jumlah dan karakteristik pemilihnya agak-agak sensitif. Jadi, perlu diingatkan, bagi penyelenggara pemilu harus hati-hati, begitupun dengan peserta pemilu dan pemilih.
"Mudah-mudahan apa yang disuarakan dari Makassar memberi pengaruh ke daerah lain agar pemilu bisa damai," harapnya.