DPR Minta Kemenhub Tak "Lepas Tangan" Terkait Pungli
JAKARTA – Aksi pungutan liar (Pungli) yang kerap dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mencuat setelah sekumpulan sopir truk menyampaikan keluhannya perihal masalah itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018. Mereka mengaku harus merogoh kocek yang sangat dalam ketika sedang melakukan ekspedisi mengantarkan barang dari suatu daerah ke tempat tujuan.
Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido mengatakan, maraknya pungli yang dilakukan petugas Dishub baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebabkan karena adanya otonomi daerah. Sehingga, pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan. Namun, terlepas itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak boleh lepas tangan, karena masalah yang ada di daerah akibat lemahnya pengawasan yang ada di pusat.
“Karena walaupun yang lakukan teman-teman daerah itu masuk ke dalam kawasan perhubungan. Kemenhub tidak bisa lepas tangan,” kata Rendy saat dihubungi, Rabu (9/5/2018).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku geram setelah mengetahui persoalan itu sampai ke tangan orang nomor satu di Indonesia. Hal itu menandakan adanya pengawasan yang lemah dari jajaran Kemenhub.
(Sopir truk menemui Presiden Jokowi dan curhat soal pungli; Foto: Ant)
Ia berencana memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari Kemenhub setelah Jokowi memberikan intruksi untuk mengusut pungli yang dilakukan petugas Dishub.
“Kalau ini keluhan dan harus ditindaklanjuti ke bapak presiden kami akan segera memanggil. Kalau ini masih berlangsung meresahkan masyarakat, kami harus panggil,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi V lainnya, Yoseph Umar Hadi mengaku bakal mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Ia merasa harus ada peran serta pemerintah pusat untuk menumpas pelaku-pelaku pungli tersebut. Tak hanya itu, dirinya pun akan duduk bareng dengan Kemenhub untuk mencari penyebab mereka lakukan pungli kepada para sopir truk itu.
“Saya kira pemerintah pusat sebagai pembina transportasi perlu turun tangan. Perlu untuk menindaklanjuti dan berdialog dgn mereka apa yang menjdai persoalan. Itu pasti ada sebabnya,” jelasnya.
Sebelummnya diberitakan, Jokowi meminta Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Syafruddin untuk segera menindak oknum-oknum yang melakukan pungli.
"Nanti dicatat Pak Menteri Perhubungan. Saya sudah nangkap semua, berkaitan pungutan saya tindaklanjuti sehingga saudara aman di jalan, saya juga kaget banyak sekali cap itu. Saya baru dikasih tahu, oh ini sudah didengar Pak Wakapolri, akan dioperasi langsung," perintah Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
