JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise prihatin atas tingginya pernikahan usia anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.
Yohana mengungkapkan, tingginya angka perkawinan usia anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku, dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.
"Perkawinan usia anak juga identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan usia anak,” kata Yohana dalam diskusi digelar Sindo Weekly bertajuk ‘Pernikahan Anak Usia Dini’ di Millenium Hotel Sirih Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (6/8/2018).
Dalam catatan Yohana, ada 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Setiap tahun, sekira 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Hal itu, kata Dia dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, pendidikan, ketahanan keluarga, bahkan yang paling buruk adalah peningkatan angka perceraian dan angka kematian ibu.
"Oleh karena itu, Kemen PPPA mengusulkan kebijakan penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Substansinya adalah menaikkan batas usia perkawinan, yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, membatasi dispensasi perkawinan, serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan usia anak," paparnya.