nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eni Saragih Akui Minta Sofyan Basir "Perhatikan" Jatah Idrus Marham di PLTU Riau-1

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 Oktober 2018 18:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 11 337 1962795 eni-akui-minta-sofyan-basir-dan-kotjo-perhatikan-jatah-idrus-marham-5UyHa6NoyW.jpg Tersangka korupsi PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Mantan anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengakui pernah meminta Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir dan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo memperhatikan Idrus Marham.

Eni meminta kepada Sofyan Basir dan Johanes Kotjo agar Idrus Marham yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) ‎mendapatkan jatah atau fee dari proyek PLTU Riau-1. Sebab, Eni banyak koordinasi dengan Idrus Marham terkait proyek PLTU Riau-1 setelah Setya Novanto (Setnov) terjerat kasus korupsi e-KTP.

"Saya minta Pak Sofyan Basir bicara sama Kotjo untuk memperhatikan Pak Idrus," kata Eni saat bersaksi untuk terdakwa Johanes Kotjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Menurut Eni, permintaan itu disampaikan atas inisiatif dirinya sendiri sebagai kader Partai Golkar yang patuh terhadap perintah partainya. Menurut Eni, Idrus Marham merupakan sosok yang benar-benar bekerja untuk Partai Golkar.

"Saya inisiatif ke Pak Sofyan Basir agar perhatikan Idrus. Kalau ada rezeki tolong diperhatikan," kata Eni.

Ragam Ekspresi Idrus Marham Usai Pergantian Menteri Sosial

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa oleh Jaksa pada KPK menyuap mantan anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4.750.000.000.

(Baca Juga : Sofyan Basir Disebut Dapat Jatah Paling The Best di Proyek PLTU Riau-1)

Menurut jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

(Baca Juga : Eni Saragih Beberkan Politikus Golkar Penerima Suap untuk Munaslub)

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP‎.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini