Kecewa Tak Dapat Dana Hibah, Alasan Bekasi Hentikan Truk Sampah DKI
BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen secara blak-blakan menegaskan, bahwa dirinya lah yang memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk menghentikan armada truk sampah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Rabu 17 Oktober 2018 kemarin.
Hal ini diakui Rahmat berkaitan dengan kelalaian Pemprov DKI yang tak kunjung mencairkan dana hibah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
"Dana hibah ini seharusnya sudah diterima Pemkot Bekasi di tahun anggaran 2018. Tapi ini sudah mau penghujung tahun, belum juga dicairkan," kata Rahmat kepada awak media saat meninjau Kali Bekasi, Jumat (19/10/2018).
Kekecewaan terhadap sikap Pemprov DKI, lantas dibalas Rahmat dengan memerintahkan penghentian paksa seluruh armada truk sampah yang hendak membuang berton-ton sampah milik warga DKI ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi Jawa Barat.
"Ya ini adalah bentuk kekecewaan Pemkot Bekasi terhadap Pemprov DKI sebagai kemitraan," tegasnya.
TPST Bantargebang
(Baca Juga: Bangun Infrastruktur, Pemkot Bekasi Minta Hibah Rp2 Triliun ke Pemprov DKI)
Rahmat menyebutkan, kelalaian Pemprov DKI hanya terletak pada pencairan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan prosedur. Selain daripada itu, misalnya pencairan kompensasi "uang bau" kepada warga terdampak TPST Bantargebang, Pemprov DKI tidak bermasalah.
"Yang dicairkan hanya dana kompensasi kepada warga sekitar TPST Bantargebang. Yang belum itu dana hibah untuk pembangunan infrastruktur," akunya.
Disinggung soal rumor yang mengaitkan penghentian truk sampah DKI dengan defisit kas daerah Kota Bekasi yang kabarnya mencapai Rp800miliar, Rahmat enggan menjawab dengan alasan dirinya pada masa itu telah masuk masa cuti untuk Pilkada serentak.
"Saya kurang tahu, karena Juli 2018 saya sudah mulai cuti. Tapi intinya, dana hibah itu seharusnya sudah cair sekarang," ujarnya.
Rahmat pun mengancam akan kembali melakukan penghentian armada truk sampah DKI, bilamana masih belum mencairkan dana hibah yang menjadi pangkal persoalan.
"Saya minta kepada pak Gubernur agar menunaikan kewajiban yang telah disepakati bersama," paparnya.
Di sisi lain, beredar kabar yang menyebutkan Pemkot Bekasi tengah mengajukan proposal dana hibah sebesar Rp2 triliun lebih, yang mana anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan flyover di Jalan Cipendawa.
Menanggapi hal itu, Ketua RT 01 RW 05 Ciketing Udik, Gunin menyayangkan jika pemerintah daerah memaksa menutup lokasi TPST Bantargebang. Pasalnya, banyak warga sekitar yang bakal kehilangan pemasukan.
"Kalau bicara sampah harus ditutup, saya juga berpikir ke depannya bagaimana masyarakat Bantargebang dari segi ekonominya nanti. Karena pemulung juga kan mengais rezeki dari sampah," tandasnya.
(Angkasa Yudhistira)
