Kepala Negara berpesan agar masyarakat selalu menyaring informasi yang diterimanya, baik melalui media sosial (medsos) maupun secara langsung. Ia pun mewanti-wanti agar masyarakat tak mudah terpengaruh politikus memiliki kepentingan tertentu.
"Filter mana yang bener, mana yang enggak bener, masyarakat saya lihat sekarang sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik," kata Jokowi.

Wacana dana kelurahan ini mencuat setelah Presiden Jokowi menerima Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Juli 2018 lalu.
Dana kelurahan ini dinilai diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan yang ada di kota. Namun, hingga kini belum ada payung hukum yang jelas untuk pencairan anggaran tersebut.
(Awaludin)