Anggaran Fasilitas Anggota DPR Dinilai Terlalu "Wah", Mungkinkah Dipangkas?
JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ngotot hendak memangkas anggaran fasilitas DPR yang dirasa terlalu 'wah'. Partai besutan Grace Natalie itu pun mengaku akan melakukan revisi regulasi soal anggaran anggota DPR jika terpilih maju di parlemen.
Namun, apakah mungkin anggaran untuk fasilitas DPR dipangkas hingga menjadi "seadanya"?
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengungkapkan bahwa dalam merealisasi rencana tersebut bukan perkara mudah. Alasannya karena PSI harus melakukan revisi terhadap regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.
"Kendala kedua, penentangan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," jelasnya.
Selain regulasi, Fitra memandang, komitmen calon legislatif masih menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab akan percuma jika ada regulasi, namun akhirnya tidak dijalankan oleh anggota DPR.
"Fitra mandang bahwa yang perlu dibersihkan oleh PSI dan partai2 lainnya adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yg maksimal kepada partisipasi masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.
Untuk itu, Misbah mengingatkan, masyarakat memilih calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.
(Baca Juga: PSI Sebut Anggota DPR Sekarang "Gerogoti" Uang Rakyat dengan Berbagai Modus)
"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar, komitmen untuk tidak korupsi & siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.
Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
(Baca Juga: Usul Pemangkasan Anggaran DPR Bisa Ciptakan Efisiensi dan Efektivitas)
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.
(Khafid Mardiyansyah)
