nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan Jokowi-Maruf Amin Ngotot Jadikan Indonesia Penghasil Produk Halal Terbesar Dunia

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 02 November 2018 23:37 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 02 337 1972719 alasan-jokowi-maruf-amin-ngotot-jadikan-indonesia-penghasil-produk-halal-terbesar-dunia-ax4U3MkzxX.jpg

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengaku terus mendukung rencana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ia itu pun mengungkapkan bahwa aturan tersebut tak akan mematikan sektor UMKM.

“Sertifikasi halal tidak akan mematikan UMKM, justru menguatkan karena tuntutan konsumen akan ketersediaan pangan halal semakin meningkat,” jelasnya.

Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI)nonaktif itu juga pernah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk halal terbesar di dunia.

"Apabila terpilih kembali, Pak Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk halal terbesar di dunia pada masa mendatang," kata Kiai Ma'ruf.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengungkapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) masih belum berlaku, kendati sudah memasuki tahun kelima. Padahal, UU JPH bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan dunia usaha, UKM, termasuk industri halal.

Sejak diundangkan pada 17 Oktober 2014, UU JPH diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya industri halal di Tanah Air. Namun, menurut Ikhsan, realitasnya masih jauh dari harapan.

Di sisi lain, ia mengingatkan, pemerintah harus terus mendorong pertumbuhan industri halal, baik di sektor makanan, minuman, obat-obatan, termasuk rekayasa teknologi dan barang gunaan melalui integrasi produk halal dalam sisten keuangan syariah.

(Baca Juga: Ma'ruf Amin: Sertifikasi Halal Tak Akan Matikan UMKM)

“Perbankan syariah wajib membiayai sektor UMKM dan industri halal, sehingga UMKM tumbuh bersama perbankan syariah. Di sinilah perlu diciptakan skema pembiayaan yang memperkuat relasi antara kedua gerbong,” tutur Ikhsan.

Pemerintah, ia melanjutkan, harus memberikan dukungan penuh. Masalahnya, Ikhsan mengingatkan, industri halal Indonesia masih tertinggal dari Mayalsia, Singapura, Thailand, Korea, bahkan Taiwan.

Musababnya, pelaku usaha di Tanah Air belum menjadikan produk halal sebagai peluang. Padahal, kata Ikhsan, produk halal sejalan dengan gaya hidup modern dan milienial. Bahkan sedang menjadi tren global, seperti halal food, halal fashion, halal finance, halal tourism, plus halal media.

“Negara tetangga sudah mengambil benefit, sementara kita masih meributkan peralihan penyelenggara jaminan produk halal,” ungkap Ikhsan.

Alhasil, Ikhsan mengingatkan, pemerintah harus segera mengamandemen Pasal 65 UU JPH. Dalam Pasal 65 UU JPH, pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sejak dua tahun ditetapkannya UU JPH.

(Baca Juga: Ma'ruf Amin: Jokowi Ingin Jadikan Indonesia Penghasil Produk Halal Terbesar Dunia)

“Semestinya peraturan pemerintah diterbitkan dulu sebagai peraturan pelaksana UU JPH, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63, 64, dan 67 UU JPH,” kata Ikhsan.

Sebelum menerbitkan pemerintah pemerintah sebagai peraturan pelaksana, jelas Ikhsan, pemerintah wajib menyampaikan usulan amandemen terhadap pasal 65.

“Jika PP diterbitkan tanpa mengamandemen pasal 65, maka pemerintah bisa dianggap melanggar ketentuan UU JPH karena menerbitkan PP yang sudah lewat waktu,” ungkapnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini