Share

Bolehkah Candaan "Tampang Boyolali" ala Prabowo?

Rabu 07 November 2018 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 07 605 1974505 bolehkah-candaan-tampang-boyolali-ala-prabowo-lk5GUw6baT.jpg Prabowo Subianto. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Jajaran Barisan Advokat Indonesia (BADI) turut memberikan sikap terkait pidato candaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai "tampang Boyolali" saat meresmikan Posko Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa 30 Oktober 2018. Hal ini, menurut pihak BADI, telah menuai pro-kontra, menimbulkan kegaduhan, menghasilkan laporan ke Bawaslu serta Mabes Polri.

Lalu pada Selasa 6 November malam, Prabowo sendiri telah menyampaikan permintaan maaf melalui video pendek yang diunggah melalui akun media sosial salah satu juru bicaranya. Namun, peristiwa kampanye Prabowo sendiri belum pernah dilaporkan ke Bawaslu.

Laporan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah candaan Prabowo yang melahirkan banyak hal itu dilarang atau boleh secara hukum, atau masuk kategori pelanggaran terkait pemilu. Pihak yang berwenang untuk menentukan hal tersebut adalah Bawaslu. Sedangkan Bawaslu sendiri tidak menganggap hal ini sebagai temuan.

(Baca juga: Prabowo Subianto Minta Maaf soal "Tampang Boyolali", Berikan Klarifikasi Seperti Ini)

Adapun isu hukum yang diajukan dalam laporan ini; pertama, apakah candaan Prabowo itu dapat disebut penghinaan karena faktanya ada sebagian orang/kelompok yang menyatakan merasa terhina dan menuntut permintaan maaf Prabowo. Kemudian telah direspons dengan permintaan maaf langsung dari Prabowo.

Kedua, apakah candaan Prabowo itu termasuk penghinaan SARA, khususnya pada huruf akhir di akronim Antargolongan? Mengingat di salah satu unsur yang termuat dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan adanya unsur "golongan". Siapakah yang dimaksud dengan golongan ini?

BADI menerangkan, dikarenakan fakta tentang peristiwa ini telah menyebar melalui rekaman video, maka sudah seharusnya video tersebut dianggap self-evidence dan faktanya dianggap benar (notoire feiten), apalagi telah diakui dengan permintaan maaf Prabowo sendiri.

Kemudian ipaya Prabowo untuk membawa gaya humor, canda, dan lelucon dalam kampanye pilpres ini pada dasarnya sesuatu yang baik dalam rangka menciptakan suasana politik yang dingin, tidak tegang, dan santai. Akan tetapi, eksploitasi isu ekonomi yang disampaikan Prabowo telah mengarah pada substansi yang terkategori menghina seseorang atau golongan tertentu.

(Baca juga: Soal "Tampang Boyolali", Gerindra: Prabowo Tidak Ada Niat Hina Warga)

Ini yang perlu diperhatikan dan jadi fokus laporan ini. Prabowo bagus secara formil, tapi tidak tepat dan keliru secara materiil, terkait dengan pernyataannya di Boyolali tersebut.

BADI melanjutkan, agar kasus ini tidak meluas dampaknya dan menjadi evaluasi bagi semua pihak, maka sudah seharusnya Bawaslu memberikan pandangan melalui sebuah putusan yang didasarkan pada laporan. Sebab, Bawaslu tidak berinisiatif menganggap ini sebagai sebuah temuan untuk menjawab isu hukum yang diajukan.

Adapun dasar hukum laporan ini adalah ketentuan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan lainnya yang terkait dengan kewenangan Bawaslu.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini