Pemerintah Tak Perlu Tanggapi Berlebihan Kasus Bendera Hitam Rizieq Shihab
JAKARTA - Tuduhan kubu Habib Rizieq Shihab atas dugaan rekayasa kasus pengibaran bendera hitam bertuliskan Arab di Makkah, Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia dinilai sebagai tudingan tak berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstelasi politik Indonesia.
Ketua Setara Institute, Hendardi menyebut, cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap Rizieq, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019.
"Perlu diketahui, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Jadi, masalah adanya bendera hitam di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," ucap Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).
Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut Rizieq sebagai perbuatan dari unsur aparat negara seperti intelijen selain tidak logis juga menurutnya hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.
"Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali Rizieq Shihab. Namun, mesti terus diingat bahwa status Rizieq Shihab adalah pelarian atau buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya," paparnya.
