nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tahan 35 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap Gubernur Gatot

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Selasa 27 November 2018 18:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 27 608 1983619 kpk-tahan-35-anggota-dprd-sumut-terkait-kasus-suap-gubernur-gatot-jPFMQ2ZvH2.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka baru terhadap 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sejak akhir Maret 2018 lalu. Dari jumlah itu, 35 orang di antaranya saat ini sudah ditahan.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (27/11/2018). Febri memaparkan, dari 35 orang tersebut, sebanyak 12 di antaranya sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di mana lima di antaranya sudah mulai disidangkan.

(Baca Juga: KPK Terima Pengembalian Uang Rp8 Miliar dari Eks Anggota DPRD Sumut) 

Jubir KPK Febri Diansyah (foto: Okezone)Jubir KPK Febri Diansyah (foto: Okezone)

“35 orang yang sudah ditahan, dengan 12 kasus yang sudah kita limpahkan ke JPU. Saat ini 5 diantaranya sedang beproses di pengadilan. Selebihnya masih dalam proses,” kata Febri.

Febri mengaku, dari 38 tersangka yang sudah ditetapkan. Ada satu orang tersangka yang hingga saat ini tidak kooperatif, yakni Ferry Suando Tanuray Kaban. Saat ini, Ferry Kaban masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Tersangka atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban. Kita akan terus buru, dan kita minta beliau segera menyerahkan diri,” tegas Febri.

Ke 38 orang anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka ini adalah mereka yang menerima uang suap dari mantan gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho.

Mantan Gubernur Gatot, mengeluarkan uang puluhan miliar untuk lima pengesahan dan satu pembatalan oleh DPRD Sumut, yakni pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) APBD Sumut TA 2012 sebesar Rp1,55 miliar untuk semua anggota DPRD.

Kemudian, Pengesahan terhadap APBD-P Sumut TA 2013 sebesar Rp2,55 miliar dan Pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 sebesar Rp50 miliar.

Lalu, pengesahan LPJP APBD Sumut TA 2014 sebesar Rp300 juta. Pengesahan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur TA 2014 sebesar Rp500 juta, serta pembatalan pengajuan hak interpelasi 2015 sebesar Rp1 miliar.

Selain 38 orang tersangka baru tersebut, merupakan penanganan gelombang ketiga yang dilakukan KPK dalam kasus itu. Sebelumnya, ada dua gelombang penanganan dengan jumlah tersangka mencapai 12 orang, yang semuanya dari kalangan DPRD Sumut.

Gelombang pertama, 5 pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014, yaitu Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Kamaluddin Harahap, dan Sigit Pramono Asri, ditangkap dan disidangkan hingga akhirnya divonis 4 tahun dan 4 tahun 8 bulan penjara. Mereka berlima terbukti menerima uang suap yang dikenal dengan sebutan 'uang ketok' untuk memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2015 senilai Rp1,1 hingga Rp2,7 miliar per orang.

(Baca Juga: KPK Tetapkan Ferry Kaban Masuk DPO Tersangka Suap DPRD Sumut) 

Tahap berikutnya, ada 7 anggota DPRD Sumut 2009-2014, yakni Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi, Bustami, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dan kemudian divonis bersalah oleh hakim.

Masing-masing dari mereka menerima hukuman penjara 4 sampai 4,5 tahun karena terbukti bersama-sama menerima suap dari Gatot terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini