nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPR Dukung KPK soal Biaya Partai Politik Dibiayai Pemerintah

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 16:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 06 337 1987686 ketua-dpr-dukung-kpk-soal-biaya-partai-politik-dibiayai-pemerintah-Tg90jDI1gY.jpg Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto/Okezone

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan pembiayaan partai politik (parpol) dibiayai oleh Pemerintah. Menurutnya hal itu sangat mungkin untuk dilakukan.

"Sangat-sangat mungkin (parpol dibiayai Pemerintah) karena seharusnya idealnya begitu. Parpol harus dibiayai pemerintah," Kata Bamsoet di DPR, Kamis (6/12/2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, saat ini dana bantuan parpol yang sebelumnya Rp108 per suara naik menjadi Rp1.000.

Bamsoet beranggapan, kenaikan dana tersebut sudah baik meski jauh dari kategori Ideal. "Angka yang ideal menurut kajian KPK itu Rp10 ribu. Tapi karena keuangan pemerintah terbatas dan banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang belum setuju, mereka setuju hanya pada angka Rp1.000, itu yang baru bisa kita capai," ungkapnya.

Foto/Okezone

Berdasarkan penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), angka Rp1.000 per suara hanya bisa mencakup kebutuhan partai politik sekitar 13 persen.

"Sehingga parpol sangat berat ruang geraknya, dan tidak bisa disalahkan kalau kemudian parpol tersebut jadi pragmatis. Misal mencari ketua umum yang berduit, mencari bendahara yang berduit, menunjuk ketua daerah yang punya kantor sehingga langsung ditempati jadi kantor parpol yang bersangkutan," tukasnya.

Baca: Dana Parpol Naik, Ini Lembaga yang Harus Awasi Penggunaannya

Baca: Dana Naik 1000 Persen, Ini Tiga Hal yang Harus Dipenuhi Parpol

Sementara soal pembiayaan dana parpol sendiri, Bamsoet tak setuju dengan pembagian sama rata. Menurutnya, harus merujuk seperti peraturan yang sudah ada sebelumnya.

"Sesuai dengan apa yang sudah ada, sesuai dengan perolehan suara. Nanti kalau rata, semua lomba bikin parpol," pungkasnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini