Wujudkan Pemilu Damai, Humas Polri Diminta Ikuti Perkembangan Teknologi Informasi
JAKARTA – Divisi Humas Mabes Polri menggelar rapat konsolidasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 berlangsung aman dan damai. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta dihadiri 67 perwakilan kasubag humas polres dari Sabang sampai Merauke.
Dalam pidatonya Kapolri menekankan bahwa seluruh anggotanya yang ada di bagian Divisi Humas Polri wajib beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi masa kini.
"Ini juga harus kita tangkap. Banyak pengamat yang mengatakan, siapa yang tidak menangkap perkembangan ini maka individu, kelompok, organisasi, negara, pasti akan kalah di era yang makin kompetitif saat ini," kata Tito di Mabes Polri, Senin (17/12/2018).
(Baca juga: Kapolri Ingatkan FBI soal Pentingnya Telusuri Aliran Dana Terorisme)
Beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dimaksudkan agar kepentingan Polri dalam memperkuat sistem informasi, komunikasi, hingga tata cara kerja internal dapat terwujud.
"Termasuk membangun opini publik, baik untuk diri Polri sendiri, karena kita tahu sejak '98 Indonesia bergerak ke demokrasi liberal, kebebasan. Ditandai dengan parlemen civil society, media, masyarakat kritis, dan seterusnya. Freedom, kebebasan. Nah, ini membuat gaya kita juga berubah dari sistem polisi di tengah sistem politik semi-otoriter, semi-demokrasi, mengarah ke liberal demokrasi yang lebih bebas," bebernya.
Selain itu juga, Divisi Humas Polri juga dituntut dapat meraih kepercayaan serta memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk kemampuan manajemen menghadapi media. Hal itu sesuai konsep yang dinamakan Promoter (profesional, modern, terpercaya).
"Opini publik sangat dipengaruhi media massa. Oleh karena itu, peran penting humas di situ. Humas memiliki tugas kompleks. Pertama, bagaimana bisa me-manage media dalam membangun kepercayaan publik kepada Polri, agar Polri bisa survive. Kalau gagal, akan sulit survive, organisasi mana pun," tegasnya.
(Baca juga: Kapolri dan Polisi Australia Bahas Pencegahan Kejahatan Transnasional)
Sementara Kadiv Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya meminta kepada jajarannya agar dapat menjadi penjaga keamanan berseragam di jaringan internet.
"Pelaku kejahatan siber, penyebar pornografi, hoaks, black campaign, isu SARA, terlebih menjelang Pemilu 2019 yang barang tentu mengeluarkan dampak polarisasi di masyarakat Indonesia," ucapnya.
Iqbal juga berjanji akan lebih aktif memantau pergerakan negatif di dunia maya. Sebab, gangguan kamtibnas di jaringan internet juga berdampak ke kehidupan nyata.
"Beragam kata tidak pantas mudah diakses. Ini menjadi sarana emosi negatif. Memudahkan orang bertengkar jarak jauh. Internet menghadirkan 'Sengkuni' yang dulu hanya ada di cerita Mahabarata," jelas Iqbal.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
