nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

GKR Hemas Diberhentikan Sementara dari DPD RI, Sultan HB X: Ora Ngerti Aku

Agregasi Harian Jogja, Jurnalis · Jum'at 21 Desember 2018 16:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 21 510 1994442 gkr-hemas-diberhentikan-sementara-dari-dpd-ri-sultan-hb-x-ora-ngerti-aku-KLrU1jU4jG.jpg Sultan HB X. (Foto: Harianjogja)

SLEMAN - Badan Kehormatan (BK) DPD RI memberhentikan sementara senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dari jabatannya.

Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X yang juga suami GKR Hemas yang merupakan Wakil Ketua DPD itu mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Ora ngerti aku malahan (tidak tahu saya malah). Tidak tahu alasannya opo, saya tidak tahu," kata Sultan usai gelar apel Operasi Lilin Progo 2018, di Mapolda DIY, Jumat (21/12/2018).

Terkait dengan alasan pemberhentian karena GKR Hemas 12 kali tidak menghadiri Rapat Paripurna DPD RI, HB X menjawab hal itu mungkin saja bisa terjadi, termasuk soal aspek politik yang mempengaruhi. Meskipun begitu Sultan mengaku tidak mau mempermasalahankannya.

GKR Hemas

"Ra popo, tidak masalah karena tidak mengakui pimpinannya, kan gitu," kata Sultan sambil menuju mobil dinasnya meninggalkan Mapoda DIY.

(Baca juga: Diberhentikan Sementara dari DPD, Ini Tanggapan GKR Hemas)

Dalam keterangan tertulis yang diterima, GKR Hemas mengungkapkan ketidakhadiran dirinya dalam sidang dan rapat di DPD RI belakangan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, ia tak mau mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) di pucuk kursi DPD.

"Sejak OSO mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal, saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya, maka kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawan berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan putusan MA di tingkat kasasi, MA tidak pernah menyatakan kepemimpinan OSO di DPD benar dan sah.

"Dalam hal ini yang saya tolak bukan orangnya tetapi caranya yang menabrak hukum. Hukum harus tegak di negeri ini dan tidak boleh ada warga yang kebal hukum apalagi berada di atas hukum. Kalau saya menutup mata akan hal ini, terus buat apa saya jadi anggota DPD RI," jelasnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini