Rp65 Triliun Menguap karena Macet, Istana: Ada dari Sisi Terlihat & Tak Terlihat
JAKARTA - Kepala Staf Kapresidenan (KSP) Moeldoko menerangkan, penguapan uang sebesar Rp65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya merupakan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kata dia, angka tersebut didapat berdasarkan hasil penghitungan mulai dari penggunaan bensin yang berakhir menjadi polusi udara, hingga efesiensi waktu yang terbuang akibat kemacetan.
"Ada yang dari sisi terlihat maupun tidak terlihat, kerugian yang tidak terlihat (bisa) tingkat kejengkelan buat kesehatan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1/2018).
(Baca Juga: Jokowi: Kita Kehilangan Rp65 Triliun di Jabodetabek Gara-Gara Kemacetan)
Moeldoko menjelaskan, rapat terbatas soal pengelolaan transportasi di Jabodetabek dilakukan agar pemda se-Jabodetabek bisa saling berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin adanya penyederhanaan dalam koordinasi antara pemda se-Jabodetabek dengan pemerintah pusat. Sehingga, nantinya dapat diputuskan apakah cukup Pemprov DKI saja yang menyelesaikan persoalan kemacetan tersebut atau BUMN.
"Maka, menurut Presiden itu harus disederhanakan dalam sisi komandonya dalam sisi koordinasinya diupayakan apakah cukup Jakarta saja yang menangani apakah BUMN," ucapnya.
(Baca Juga: Lalu Lintas di Ruas Tol Arah Bekasi Terpantau Padat)
Mantan Panglima TNI itu menambahkan, pemerintah juga ingin sistem integrasi dan koordinasi pemda se-Jabodetabek tidak hanya membahas persoalan transportasi. Menurut dia, pembangunan infrastruktur juga perlu diintegrasikan supaya permasalahan transportasi ini bisa selesai dengan benar.
"Termasuk bagaimana mengelola masalah payment-nya juga terintegrasi seperti di Belanda, saya beli satu tiket bisa untuk kereta api bisa pindah ke bus, masih ada depositnya juga bisa dipakai," tandasnya.
(Arief Setyadi )
