“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK.
Gubernur mencontohkan, saat ini banyak masyarakat di NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti misalnya rumah berdinding anyaman bambu (bedek/ gedek) yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.
Hal kedua yang disampaikan Wagub NTB terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada Wapres.