nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

10 Kementerian Pejabatnya Tak Patuh Setor LHKPN, Paling Parah Kemenhan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 14:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 14 337 2004167 10-kementerian-pejabatnya-tak-patuh-setor-lhkpn-paling-parah-kemenhan-id5MOc2iVf.jpg Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar data 10 kementerian‎ yang pejabatnya tidak patuh setor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ternyata yang paling rendah tingkat kepatuhannya.

‎"Ada Kementerian Pertahanan, jumlah wajib lapornya ada 80 orang. Dari 80 orang ternyata yang baru lapor 10 persen‎," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat jumpar pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

(Baca Juga: Umumkan LHKPN Usai Penetapan Calon, KPK: Bekal Masyarakat untuk Memilih

Selain Kemenhan, sembilan kementerian lainnya yang tingkat kepatuhan terendah dalam melaporkan ‎LHKPN yakni, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Ada 315 pejabat Kemendes PDTT yang wajib lapor, tapi baru 18,41 persen yang setor LHKPN.

 Ilustrasi

Di urutan ketiga, ada 130 pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ‎yang seharusnya wajib lapor. Namun, baru 19,23 persen melaporkan LHKPN ke KPK. Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dari 106 pejabat wajib lapor, baru 26,42 persen yang telah melaporkan LHKPN.

Kementerian Ristek Dikti, dari 14.216 pejabat yang wajib lapor, baru 27,66 persen yang patuh. Sisanya, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan‎ UKM, KemenPUPR, dan Kemenko Perekonomian baru diangka 30 sampai 40 persen yang pejabatnya melaporkan LHKPN.

(Baca Juga: KPK Sediakan 5 Loket Khusus untuk Calon Anggota DPD Lapor LHKPN

Menurut Pahala, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN para pejabat negara ‎menurun dibanding tahun lalu. Pada 2017, hampir 70 persen pejabat negara melaporkan LHKPN. Tapi, pada 2018, turun menjadi sekira 64 persen.

"Dulu di zaman kertas kita rata-rata nasional bisa 70 persen, tapi begitu diganti LHKPN elektronik malah 64 persen. Itu juga 46 persennya terlambat, jadi ini katanya dulu susah, tapi setelah digampangin malah kepatuhannya rendah," ujarnya.

Pahala meminta pimpinan di kementerian masing-masing dapat menginstruksikan para pejabatnya untuk patuh dalam menyetorkan LHKPN. Pahala meyakini, kepatuhan pejabat negara ditentukan dari pimpinan masing-masing lembaga atau instansi.

"Kita mau bilang gini, hampir 100 persen, kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi. Itu KPK yakin sekali. Kemenkeu itu puluhan ribu, kalau menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau enggak isi LHKPN. Itu selesai semua, pada ngisi," ujar Pahala.

"Oleh karena itu, kita bilang ke-10 kementerian itu tolong, komitmen dari pim‎pinan instansi itu dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhan sampai 100 persen," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini