Apalagi, Pancasila sudah disepakati bersama sebagai ideologi bangsa dan NKRI menjadi harga mati setelah melalui pengalaman negara serikat yang malah memperlemah sendi-sendi persatuan Indonesia.
Hasto juga menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menilai kebijakan itu bersifat politis. Menurutnya, kebijakan itu tidak terkait elektoral, melainkan kemanusiaan, sehingga jika syarat-syarat bebas tidak terpenuhi, maka jalan kemanusiaan masih dapat dijalankan tanpa melalui pembebasan.
"Misalnya, melalui fasilitas-fasilitas untuk berobat, perawatan yang baik sehingga aspek kemanusian betul-betul ditunaikan oleh negara," kata Hasto.
Namun, ia mengaku memahami kebijakan Presiden Jokowi dan tetap berpihak pada presiden dan para menteri yang dibatasi oleh konstitusi.
(Baca Juga: MUI Yakin Tak Ada Muatan Politik di Balik Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir)