Menlu RI: Menjadi Anggota Penuh PBB Adalah Hak Alami Palestina
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi menghadiri pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai situasi di Timur Tengah pada 22 Januari 2019. Kehadiran Menlu Retno dalam pertemuan itu dimaksudkan untuk menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina.
“Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” kata Menlu Retno sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Okezone, Rabu (23/1/2019).
BACA JUGA: Indonesia Bawa Empat Prioritas dan Isu Palestina Sebagai Anggota DK PBB
Di hadapan anggota DK PBB, Menlu RI menegaskan bahwa menjadi anggota penuh PBB adalah hak alami dan hak hukum Palestina dan walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak tersebut.
Dalam konteks ini, Menlu RI menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. “Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB,” tegas Menlu Retno.
Menlu Retno menyoroti tiga poin yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, yaitu: pertama, kepatuhan semua pihak pada hukum internasional dan resolusi PBB terkait, serta menahan diri untuk tidak melakukan langkah provokatif; kedua, dilakukannya sebuah proses perdamaian untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi; dan yang ketiga perhatian terhadap krisis kemanusiaan yang dialami bangsa Palestina seperti yang terjadi di Gaza dan daerah-daerah lainnya, yang harus segera dihentikan.
BACA JUGA: Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.
Ini adalah pertemuan DK PBB pertama yang dihadiri Menlu Retno Marsudi sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1 Januari 2019. Dalam pernyataan penutupnya, Menlu RI mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.
(Rahman Asmardika)
