nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korban Bencana Sulsel 69 Orang Tewas & 7 Hilang, Tanggap Darurat Ditetapkan 14 Hari

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 28 Januari 2019 19:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 28 609 2010546 korban-bencana-sulsel-69-orang-tewas-7-hilang-tanggap-darurat-ditetapkan-14-hari-sPUNq6nz1n.jpg Banjir Sulsel (Foto: BNPB)

JAKARTA - Korban meninggal akibat bencana alam di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi 69 orang dan 7 masih hilang. Guna mempermudah dan mempercepat penanganan, Gubernur Sulsel telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, yaitu 23 Januari hingga 6 Februari 2019.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan. Adanya penetapan status darurat, maka ada kemudahan akses, baik penggunaan anggaran dari alokasi belanja tak terduga di APBD dan penggunaan dana siap pakai di BNPB.

"Selain itu, juga kemudahan akses pengerahan personel, logistik, peralatan, pengadaan barang dan jasa, dan adminsitrasi. Intinya adalah agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan cepat, tepat dan akurat," ujar Sutopo melalui siaran persnya, Senin (28/1/2019).

(Baca Juga: Antisipasi Banjir, JK Sepakati Pembangunan Bendungan Baru di Gowa)

Sutopo menuturkan, penanganan darurat masih terus dilakukan di Sulsel. Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, penanganan pengungsi, perbaikan sarana dan prasarana dilakukan. Bencana banjir, longsor dan puting beliung diketahui menerjang 201 desa di 78 kecamatan.

Banjir

Lokasinya tersebar di 13 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.

"Dampak bencana per 28 Januari 2019 tercatat 69 orang meninggal, 7 orang hilang, 48 orang luka-luka, 9.429 orang mengungsi," katanya.

Sementara kerusakan fisik meliputi 559 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 37 rusak sedang, 25 rusak ringan, 5 tertimbun), 22.156 unit rumah terendam, 15,8 km jalan terdampak, 13.808 Ha sawah terdampak, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah.

Namun, sebagian besar banjir sudah surut di beberapa daerah dan sebagian pengungsi sudah pulang ke rumahnya. Kendati ada sebagian masih tinggal di pengungsian.

"Masyarakat yang berada di pengungsian karena rumahnya rusak berat, masyarakat merasa lebih nyaman di pengungsian karena takut adanya banjir dan longsor susulan," ujarnya.

Sutopo menambahkan, masyarakat memerlukan bantuan untuk membersihkan lumpur dan material dari banjir dari rumahnya. Selain tenaga relawan dan aparat untuk memebersihkan lumpur, juga memerlukan peralatan rumah tangga dan peralatan untuk membersihkan lumpur.

(Baca Juga: JK: Bencana Sulsel Disebabkan Cuaca dan Kerusakan Lingkungan!)

Dalam kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Agus Gumiwang pada 26 Januari beberapa hal yang disampaikan adalah:

1.BNPB dan BPBD akan mengatasi hal hal yang terkait dengan percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Sulsel.

2. BNPB segera membantu pendanaan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.

3. Kementerian/Lembaga terkait membantu perbaikan dan pembangunan Infrastruktur dan sarana umun.

4. Penanganan pengungsi harus dilakukan dengan. Kebutuhan dasar pengungsi harus dicukupi.

5. BNPB akan membantu percepatan pemulihan daerah konservasi dengan penanaman pohon/bibit tanaman.

6. Perlu law enforcement dan penertiban serta langkah-langkah penataan jenis tanaman seperti jagung, sayur-sayuran diganti dengan tanaman kopi, jambu mete, cacao sehingga ddapat menjaga lingkungan dari banjir dan longsor.

7. BNPB dan BPBD membantu peralatan pembersihan sumur masyarakat yang tercemar dengan mesin pompa.

8. Kerugian dan kerusakan akibat bencana segera dihitung. Ke depan perlu penataan dan penertiban kawasan konservasi, merobah pola pemanfaatan ruang DAS dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis dan ekologis. Untuk itu perlu koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait sehingga jelas kebijakan yang diterapkan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini