nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Babak Baru Korupsi E-KTP, KPK Periksa Eks Sesdirjen Administrasi Kependudukan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 01 Februari 2019 10:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 01 337 2012291 babak-baru-korupsi-e-ktp-kpk-periksa-eks-sesdirjen-administrasi-kependudukan-odQtBRe397.jpg Sidang (Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka "babak baru" penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal itu ditandai dari adanya pemeriksaan jadwal pemeriksaan saksi dan tersangka yang dirilis lembaga antirasuah hari ini.

Dalam jadwal tersebut, untuk pertama kalinya, tercantum seorang saksi yang akan diperiksa dalam perkara korupsi e-KTP. Adapun, saksi yang diperiksa yakni, Triyuni Soemartono selaku eks Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

 Baca juga: Jadi Perantara Korupsi E-KTP, Keponakan Setnov dan Made Oka Divonis 10 Tahun Penjara

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari (MN)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 Febri Diansyah (Okezone)

Belum diketahui, apa yang didalami penyidik KPK dari keterangan dari Triyuni yang kini menjadi dosen di Universitas Moestopo, Jakarta itu.

Sejauh ini, KPK telah memproses delapan orang yang terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Delapan orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

 Baca juga: Hari Ini, 2 Perantara Uang Korupsi E-KTP untuk Setya Novanto Divonis

Markus Nari diduga menekan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam‎ Haryani, agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan. Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan perkara korupsi e-KTP.

Atas perbuatannya, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bukan hanya dijerat dengan pasal pemberian keterangan tidak benar, KPK juga telah resmi menetapkan Markus Nari sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini