Sandiaga Ingin Revisi UU ITE, Mahfud MD: Itu Haknya DPR
JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berniat merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal tersebut diungkapkannya usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
Lalu apa pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD?
Menurut Mahfud, usulan untuk merevisi UU ITE sah-sah saja. Namun, lebih pasnya terkait revisi itu diserahkan kepada DPR sebagai legislatif.
“Silakan saja direvisi. Itu kan memang hak DPR. Kalau memang DPR mau revisi silakan saja,” kata Mahfud di Kampus Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).
(Baca Juga: Usai Jenguk Ahmad Dhani, Sandiaga Tegaskan UU ITE Harus Direvisi)
Mahfud menjelaskan, apabila masalah revisi UU ITE itu lebih sebaiknya diusulkan kepada DPR selaku pihak yang membuat dan kemudian baru diserahkan kepada pemerintah yakni presiden. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UUD.
“Itu hak legislasi ada di DPR, sekarang kan titik beratnya bukan pada presiden tapi pada DPR. Menurut Pasal 20 UUD itu, DPR mempunyai hak legislasi dan budget. DPR membuat UU dengan persetujuan presiden,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno bakal merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu dikatakan usai menjenguk rekannya Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.
"Ini membuat kami semakin yakin, bahwa di bawah Prabowo-Sandi kita akan melakukan revisi terhadap UU ITE yang banyak mengandung pasal karet," kata Sandiaga di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 31 Desember 2018.
(Angkasa Yudhistira)
