JAKARTA - Maraknya praktik korupsi yang menjerat para pejabat di Indonesia dinilai bermotif kejar target balik modal, ketika mengeluarkan ongkos politik yang tinggi saat melakukan kampanye guna mendapatkan simpati masyarakat.
Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menjelaskan, apabila hanya mengandalkan gaji sebagai anggota DPR, DPRD dan DPRD semata, tidak akan cukup untuk mengganti cost politic ketika proses demokrasi.
"Kata kuncinya balik modal, yang mau kita pilih ini pejabat publik. Bagaimana caranya harus balik modal? karena modal kalau mengandalkan gaji enggak cukup," kata Bivitri dalam diskusi 'Menimbang Caleg Eks Koruptor di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).

Adanya analisa itulah, kata Bivitri potensi untuk korupsi terjadi. Mengingat, ongkos politik yang tinggi itu telah menjadi hal yang wajar dan seakan turun temurun harus disediakan oleh mereka-mereka yang ingin terjun ke kancah perpolitikan.
"Jadi ini seperti lingkaran setan. Sekarang pertanyaan besarnya adalah Bagaimana cara memutus ini? Salah satunya dengan proses rekruitmen kader yang transparan, integritas, dan bersih?" Tutur Bivitri.
Dikesempatan yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyayangkan partai - partai tetap meloloskan para caleg yang maju sebagai eks koruptor.
Padahal, disisi lain, para ketua umum partai politik sudah mendatangani pakta integritas mengenai komitmen terkait pemberantasan korupsi. Tetapi, kenyataannya, hal itu justru dilanggar oleh mereka sendiri.
"Pakta integritas dilanggar oleh mereka sendiri," tutup Emerson

(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.