nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Tasdi Divonis 7 Tahun Penjara

Taufik Budi, Jurnalis · Rabu 06 Februari 2019 19:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 06 512 2014540 bupati-tasdi-divonis-7-tahun-penjara-nZCcd9z9sY.jpg Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi (Foto: Okezone)

SEMARANG - Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi divonis hukuman penjara tujuh tahun karena terbukti korupsi. Dia juga dikenakan denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara. Atas putusan hakim itu, Tasdi tak langsung banding, melainkan masih pikir-pikir dulu.

"Menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta, jika tidak dibayar diganti pidana pengganti selama empat bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono dalam amar putusan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (6/2/2019).

Hakim Ketua Antonius Widijantono juga menyatakan, Tasdi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp115 juta serta Rp1,4 miliar. Tak hanya pada dakwaan primer, Tasdi juga dinyatakan bersalah pada dakwaan sekunder.

(Baca Juga: Kasus Suap, Bupati Tasdi Ngaku Diberi Rp100 Juta oleh Ganjar Pranowo

Bupati Purbalingga periode 2016-2021 itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer soal suap, dan dakwaan kedua yaitu tentang gratifikasi," katanya.

Ilustrasi 

Hakim juga menyebutkan seluruh unsur yang didakwakan terhadap terdakwa Tasdi telah terpenuhi. Di antaranya adalah unsur penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, serta unsur menerima gratifikasi selama menjabat sebagai kepala daerah.

Hadiah atau janji diterima Tasdi dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap II Purbalingga. Tasdi menerima uang suap Rp500 juta saat memenangkan lelang perusahaan yang diberi Hamdani Kosen melalui Librata Nababan.

Sementara gratifikasi diterima Tasdi dari sejumlah pihak, mulai dari para bawahannya di Pemkab Purbalingga hingga kalangan pengusaha. "Dalam kurun waktu 2017-2018 terdakwa menerima gratifikasi sebesar Rp1,19 miliar," katanya.

(Baca Juga: Jaksa KPK Tuntut Bupati Purbalingga 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Hakim menjelaskan, pemberian uang Rp180 juta dari anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adiyanto, bukan sebagai gratifikasi. Alasannya, kapasitas Tasdi saat menerima uang tersebut selaku Ketua DPC PDIP Purbalingga.

Pertimbangan hukum disebutkan majelis hakim, yang memberatkan terdakwa antara lain Tasdi sebagai Bupati Purbalingga tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mencederai amanat rakyat.

Sementara yang meringankan hukuman terdakwa karena berlaku sopan, mengakui kesalahan, dan terdakwa memiliki tanggungan istri dan dua orang anak. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, yakni delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Atas vonis tersebut baik terdakwa maupun JPU kompak memilih untuk pikir-pikir.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini