nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemprov DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air di Jakarta dari Swasta

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 11 Februari 2019 16:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 11 338 2016425 pemprov-dki-akan-ambil-alih-pengelolaan-air-di-jakarta-dari-swasta-d1PSp4WqHZ.jpg Konferensi Pers Pemprov DKI soal Air di Jakarta (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota dari pihak swasta. Langkah tersebut diambil setelah Tim Evaluasi Tata Kelola Air memberikan rekomendasi terkait polemik itu terhadap Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.

“Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

 Baca juga: Wali Kota Tangsel Groundbreaking SPAM Kali Angke Berkapasitas 33,5 Ribu Rumah

Menurut dia, keputusan itu bertujuan untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 lalu. Karena ketika kerja sama dengan swasta berjalan selama 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan.

Anies mencontohkan, cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82% yang dijanjikan, dan tingkat kebocoran air mencapai 44,3%. Menjadikan Ibu Kota salah satu kebocoran air tertinggi dari kota-kota metropolitan di dunia.

 Air

“Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” ujarnya.

 Baca juga: Krisis Air Bersih di Bekasi, PDAM Janji Lakukan Rehabilitasi Jaringan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginstruksikan Dirut PAM Jaya dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air untuk mempersiapkan langkah teknis pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta.

"Sesuai dengan semangat keputusan MK tahun 2013 dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Nila Ardhianie mengatakan, tim menemukan perjanjian yang dibuat tahun 1997 tersebut mengandung beberapa ketidakadilan. Yakni, adanya hak ekslusivitas yang menyebabkan Pemprov DKI Jakarta kehilangan kontrol kewenangan atas pengelolaan air bersih.

“Serta adanya jaminan keuntungan yang dipastikan jumlahnya terlepas dari ketercapaian target kinerja swasta yang pada tahun 2023 akan mencapai Rp 6,7 triliun,” tuturnya.

 Baca juga: Jerit Hati Warga Bekasi Tetap Bayar Rp300-400 Ribu per Bulan untuk Air Tak Layak Konsumsi

PAM Jaya bersama dengan Aetra sendiri sudah melakukan revisi perjanjian dengan master agreement untuk menurunkan tingkat IRR dari 22 persen menjadi 15,8 persen dan apabila tidak terbayarkan pada akhir perjanjian, maka tidak akan menuntut pemenuhan pembayaran. Namun penyesuaian ini tidak terjadi dengan Palyja.

Berdasarkan kajian komprehensif yang meliputi aspek hukum, aspek ekonomi, serta optimalisasi dan keberlanjutan air bersih, ada tiga pilihan kebijakan dan konsekuensinya yaitu status quo/membiarkan kontrak selesai sampai dengan waktu berakhirnya pemutusan kontrak kerjasama saat ini, pemutusan kontrak sepihak serta pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

“Opsi status quo tidak kami sarankan. Karena memiliki banyak kelemahan bagi kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta pada umumnya karena Pemprov DKI tidak akan mampu mencapai target penambahan layanan air perpipaan karena adanya hak eksklusivitas mitra swasta dalam investasi dan pengelolaan,” ucapnya.

Opsi pemutusan kontrak sepihak, lanjut Nila, juga bukan pilihan yang realistis dari kajian legal dan pelayanan. Itu mengakibatkan biaya terminasi yang besar sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, yaitu Rp 1 Triliun lebih.

“Maka opsi yang akan kami sarankan adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata,” tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini