nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Telantarkan 86 Ribu Calon Jamaah, Istri Bos Abu Tours Malah Menuntut Bebas

Herman Amiruddin, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 19:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 13 609 2017566 telantarkan-86-ribu-calon-jamaah-istri-bos-abu-tours-malah-menuntut-bebas-MqgPguv7WR.jpg Istri bos Abu Tours. (Foto: Herman Amiruddin/Okezone)

MAKASSAR - Istri Bos Abu Tours Hamzah Mamba, Nursyariah Mansyur alias Ria, terdakwa kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang jamaah umrah meminta bebas dari tuntutan hukum.

Hal itu diungkapkan melalui kuasa hukumnya Hendro Sariyanto setelah sidang agenda penyampaian pleidoi di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (13/2/2019).

Menurut dia, tak ada dasar hukum untuk menuntut kliennya. Hendro menilai terjadi error in persona pada penanganan perkara hukum Abu Tours. "Terdakwa harus lepas dari hukum. Dasarnya apa, sebab yang dilaporkan adalah Abu Tours, bukan pihak-pihak pribadi atau para terdakwa," kata Hendro.

Hendro menjelaskan, jamaah melaporkan perusahaan Abu Tours ke Polda Sulsel. Namun yang jadi tersangka justru sekelompok orang di dalam perusahaan.

Foto: Herman/Okezone

Selain Nursyariah, dua terdakwa lainnya adalah komisaris bernama Chaeruddin dan mantan direktur keuangan, Muhammad Kasim.

(Baca juga: Sama dengan Suami, Istri Bos Abu Tours Dituntut 20 Tahun Penjara)

Kondisi ini, kata Hendro, dianggap berbeda dengan kasus First Travel. Pasalnya sejak awal yang dilaporkan adalah orang per orang.

"Di dalam hukum, ini namanya error in persona, maka para terdakwa harus lepas dari tuntutan hukum," ujarnya keukeuh.

Bahkan Hendro mengklaim kasus ini tidak tepat digolongkan ke ranah pidana. Sebab antara Abu Tours dengan agen serta jamaah terjadi transaksi jual-beli paket umrah. Saat perusahaan tidak bisa memberangkatkan, terjadi wanprestasi yang bisa diproses secara perdata. Seharusnya kata Hendro, terdakwa dijerat karena menggelapkan uang perusahaan.

"Itu bukan uang jamaah. Ini tergolong utang piutang, bisa masuk ke gugatan perdata, masuk ke PKPU, bisa dimasukkan agar perusahan pailit. Kerugian jamaah seharusnya dilaporkan secara perdata," kata dia.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan uang Rp1,2 triliun tidak bisa disebut uang titipan jamaah, melainkan hasil transaksi jual-beli. Sehingga tidak tepat jika perkara digolongkan sebagai penggelapan uang jamaah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mebacakan tuntutan kepada Nursyariah dengan ancaman 20 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider 1 tahun penjara.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini