DPRD DKI: Pemberian Dana Pembangunan ke Masyarakat Rawan Disalahgunakan
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, rencana Pemprov DKI untuk memberikan dana pembangunan langsung ke masyarakat, tidak efektif dan akan menimbulkan masalah. Sebab, kebijakan itu rawan terjadinya penyalahgunaan anggaran.
"Ketika nanti pelaksanaan di lapangan, itu pasti peluang penyalahgunaan (anggaran) kan makin tinggi," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).
Menurut dia, bila masyarakat diberikan otoritas untuk melakukan swakelola dana dalam menata kampungya, maka pengawasan dari anggaran itu akan sangat sulit. Ia menkhawatirkan pemberian itu malah menjerumuskan warga ke penjara, karena tak bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
"APBD kan ada konsekuensi hukumnya kan. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, ada penyimpangan, maka ada konsekuensi hukum yang ditanggung masyarakat," ujarnya.
Sebaiknya, masyarakat itu hanya terlibat dalam hal perencanaan pembangunan saja. Beri kebebasan kepada mereka untuk merancang dan mendesain wilayahnya. Nantinya, rancangan itu tinggal diserahkan ke Pemprov DKI untuk dieksekusi oleh dinas terkait.
"Peran serta masyarakat bukan berarti bagi-bagi duit. Tapi bagaimana melibatkan mereka untuk merencanakan kampungnya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melibatkan masyarakat dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Untuk memperkuat rencana itu, akan segera diterbitkan sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur besaran dana yang diberikan.
“Ya, itu yang nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah, di situlah kemudian kenapa diperlukan nanti akan ada Pergub yang mengatur detailnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
