Puji Sistem OSS Jokowi, DPR Usulkan Adanya Sinkronisasi dengan Perda
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara memuji sistem perizinan investasi yang diterapkan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Ia mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pemerintah memangkas rumitnya perizinan bagi dunia usaha di Indonesia.
Juliari menilai, sistem OSS juga bisa mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang dapat terjadi dalam mengurus persyaratan perizinan oleh pelaku dunia usaha.
"Hanya realitanya di lapangan atau daerah saat ini masih perlu sinkronisasi antara sistem OSS dengan peraturan-peraturan daerah yang masih berlaku," katanya dalam keterangannya yang diterima Okezone, Senin (18/2/2019).
Ia menerangkan, saat ini masih adanya sistem OSS yang perlu disinkronisasi seperti izin lokasi yang dikeluarkan via OSS. Hal itu lantaran adanya yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah maupun tempat perusahaan pemohon izin berusaha tersebut.
Juliari juga mencontohkan adanya pengusaha yang harus melakukan perizinan dari awal karena melakukan pengurusan perizinan sebelum adanya sistem OSS itu.
