nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Transformasi Korpri Menuju Organisasi Profesi yang Profesional dan Mandiri

Amril Amarullah, Jurnalis · Selasa 26 Februari 2019 21:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 26 337 2023219 transformasi-korpri-menuju-organisasi-profesi-yang-profesional-dan-mandiri-GhMgWDrR96.jpg

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyebut perlunya dilakukan transformasi Korpri menuju organisasi profesi yang profesional dan mandiri di komunitas society 5.0. atau super smart society.

Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 126 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mendorong terwujudnya ASN yang berkualitas, profesional, berdaya saing tinggi, serta mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia 2024.

Hal tersebut, ia paparkan pada Rapat Kerja Nasional Korpri Tahun 2019, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa pengembangkan prioritas pembangunan, bukan hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi ke depan akan berfokus pada strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang juga ditandai dengan penguatan manajemen sumber daya manusia termasuk ASN.

"Ke depan, dibutuhkan Smart ASN, yang mampu berkarya optimal dalam komunitas society 5.0. super smart society", ujarnya.

Seperti diketahui bahwa Smart ASN memiliki ciri antara lain: profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, fasih berbahasa asing, berjiwa hospitality, pola pikir yang entrepreneurship, memiliki jaringan yang luas, serta harus memiliki rasa nasionalisme dan integritas tinggi terhadap negara.

Syafruddin juga menegaskan bahwa fokus transformasi Korpri menuju organisasi profesi yang profesional dan mandiri ditempuh dengan beberapa aspek.

Pertama Aspek kelembagaan. Korpri diarahkan menuju kelembagaan organisasi profesi yang ideal, yaitu organisasi profesi yang mewadahi Korps profesi pegawai ASN, baik itu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, mampu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Transformasi kelembagaan ini diarahkan menuju pada organisasi yang lebih mandiri.

Kedua, Aspek Tatalaksana. Ketatalaksanaan Korpri berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi organisasinya, yang diarahkan kepada mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi dan misi Korpri.

Ketiga, Aspek Sumber Daya Manusia Korpri yang terdiri dari PNS dan PPPK.

"Transformasi SDM Korpri membutuhkan pelibatan tenaga profesional dan dukungan agar pengelolaan lebih mandiri dan profesional melalui dua aspek, yaitu aspek pendanaan dan akuntabilitas," ucap Syafruddin.

Pembiayaan Korpri berasal dari bantuan Pemerintah Pusat (APBN), maupun bantuan pemerintah daerah (APBD), perlu diarahkan agar lebih bertumpu pada iuran anggota, pengelolaan aset dan usaha lain yang sah sehingga kemandiriannya terjaga.

Sedangkan, aspek akuntabilitas adalah unsur terpenting dalam menilai kinerja Korpri sehingga pengelolaan keuangan dan aset Korpri harus memperhatikan prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel serta tidak bertentangan aturan.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini