PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara menyusul adanya kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal pidato kebangsaan Capres nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul dua hari lalu, dianggap meniru gaya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Itu bukan meniru, setiap orang itu bisa menyampaikan dan harus menyampaikan pidato kebangsaannya," kata Dedi, dalam rilis yang diterima Okezone di Purwakarta, Selasa (26/2/2019).
Dedi mengakui jika Prabowo Subianto memang lebih dulu melakukan pidato kebangsaan ketimbang Joko Widodo. "Itu kan hanya persoalan momentum waktunya saja," ujarnya.
Menurut Dedi, capres yang didukungnya terlambat melakukan pidato kebangsaan lantaran lebih mengutamakan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu.
"Ada yang orang mengambil lebih dulu momentum waktu untuk berpidato, ada yang belakangan. Ada yang pidato dulu baru keliling ada yang keliling dulu baru pidato," seloroh dia.
(Baca Juga: Tantangan Jokowi soal Pemilik Konsesi Kembalikan ke Negera Berlaku untuk Semua Pihak)
Selain itu, Dedi mengatakan langkah yang dilakukan Jokowi merupakan salah satu strategi. Jadi, kata dia, hal tersebut hanya persoalan mengambil timingnya saja. Dalam politik hal yang biasa menunggu moment tepat.
"Strateginya kan memang begitu. Ada yang menyerang lebih dahulu, ada yang menunggu timingnya tepat," jelas dia.
Namun, dia menilai, yang lebih tepat pidatonya adalah Pak Jokowi. Karena, menurut dia, Jikowi bisa mengisi seluruh titik-titik lemah dari orang yang pidatonya disampaikan lebih dulu.
"Beliau juga menyampaikan konsep yang lebih detil dan teknis, bukan tataran ucapan yang bersifat apologi atau ucapan yang terlalu mengawang tapi lebih pada teknis apa sih yang dibutuhkan rakyat," tambah dia.
Hal itu cukup beralasan, karena sebelumnya jagoannya sibuk dengan pekerjaanya sebagai sebagai seorang Presiden dan kepala pemerintahan. Jadi, kata Dedi, sangat wajar jika Jokowi menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan pidato kebangsaannya ini.
"Karena Pak Jokowi itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka presiden Indonesia lebih capek dibanding dengan Presiden di negara lain yang pemerintahannya dibagi dua, yaitu kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Makanya, presiden di Indonesia selain harus mengerti urusan protokoler kenegaraan, dia harus tahu harga bawang dan harga cabai," tuturnya.
(Angkasa Yudhistira)