nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Begini Sinergi Cepat Kemendagri, KPU dan Bawaslu Atasi Data WNA Terselip di DPT Pemilu

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2019 20:12 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 09 1 2027905 begini-sinergi-cepat-kemendagri-kpu-dan-bawaslu-atasi-data-wna-terselip-di-dpt-pemilu-l448FFFTkk.jpg Foto: dok.Kemendagri

JAKARTA - Menindaklanjuti isu adanya warga negara asing (WNA) memiliki e-KTP dan masuk dalam Daftar Pemilu Tetap (DPT) DPT Pemilu 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan tindakan cepat dengan mengadakan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu RI. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Jumat 4 Maret 2019 di Jakarta. 

Di sela pertemuan itu Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan masalah data 103 WNA yang terselip dalam DPT dapat diselesaikan dengan baik, berkat terjalinya sinergitas yang cepat antara Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu RI. Sehingga menjadi clear and clean serta tidak ada lagi perdebatan yang meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan bahwa secara yuridis KTP WNA sudah ada sejak 2006 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. “ Perlu dijelaskan dalam hal ini, bahwa syarat utama penduduk memiliki hak pilih adalah adalah WNI, baru selanjutnya memiliki KTP-el. Jadi, kita harus membangun pandangan publik terkait hal ini agar tidak ada kesalahan penyampaian dan pemahaman," ujar Zudan.

Oleh karena itu, sangat penting sekali terus dijalinnya sinergi yang lebih baik antara Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil bersama KPU dan Bawaslu RI yang telah berhasil menyisir dan menyelesaikan 103 KTP-el WNA yang masuk dalam DPT. Data temuan telah ditindaklanjuti dengan melakukan pencoretan. Hasilnya, 103 WNA yang masuk DPT sudah dipastikan dicoret dari daftar.

Tak hanya itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri, bersama pihak KPU dan Bawaslu RI juga sudah sepakat membentuk tim teknis gabungan untuk mengatasi persoalan WNA yang masuk DPT Pemilu 2019. Langkah ini diambil atas kesepakatan bersama tersebut.

"Disepakati untuk dibentuk desk bersama. Desk bersama yang isinya Dukcapil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, berkantor di KPU sebagai penyelenggara Pemilu," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif.

Menurut Zudan, tim teknis tersebut bertugas untuk menindaklanjuti temuan data WNA yang disinyalir masuk DPT. Temuan itu bisa datang dari Bawaslu maupun KPU daerah, Dinas Dukcapil, maupun masyarakat. Jika ada lagi temuan dugaan data WNA masuk DPT, maka Dukcapil Kemendagri akan segera melakukan pencocokan data tersebut kemudian dilaporkan ke KPU untuk dicoret.

Zudan juga memastikan WNA yang masuk DPT telah dicoret. Langkah selanjutnya, Ia berencana melakukan literasi kepada petugas di lapangan untuk mengetahui perbedaan KTP-el WNA dan WNI, “ Perbedan KTP-el WNA dan WNI dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pada KTP-el WNA terdapat tulisan warga negara asing, terdapat tulisan berbahasa Inggris dan berlaku terbatas waktu (tidak seumur hidup).

Apabila dikemudian hari masih muncul isu yang sama, Zudan merencanakan akan merubah warna KTP-el WNA agar dapat mudah diketahui. Lebih lanjut ia juga menegaskan Dukcapil sepenuhnya merekam KTP-el WNA dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administrasi dukcapil dan menjalankan perintah perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama Komisioner KPU RI Viryan mengungkapkan, 103 data WNA yang masuk DPT telah disampaikan selama rapat. Hasilnya dipastikan terkait masalah tersebut telah clear. "Disampaikan tadi kami sudah koordinasi. Clear, maka terkait pemilik KTP- el WNA sudah selesai", jelasnya.

Ia juga membenarkan bahwa sebagai langkah antisipasi masuknya WNA ke dalam DPT, maka Kemendagri, KPU dan Bawaslu sepakat membentuk tim teknis bersama.

"Jadi ada tim teknis mewakili KPU dan Dukcapil Kemendagri tentunya, nanti kami akan koordinasi dengan Komisioner Bawaslu agar substansi dari hal ini adalah jangan sampai pihak yang tidak punya hak memilih di Indonesia menggunakan hak pilihnya", jelas Viryan.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini