Ciri-Ciri Lembaga Survei yang Bukan Abal-Abal versi KPU
JAKARTA - Setiap menjelang ajang kontestasi seperti Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu), selalu bermunculan lembaga-lembaga survei baru yang memaparkan hasil surveinya kepada publik.
Tak seperti lembaga-lembaga survei yang diakui kredibilitasnya, lembaga survei dadakan atau yang biasa disebut abal-abal terkesan masa bodoh dengan teknik dan metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data.
Biasanya lembaga survei abal-abal itu hanya merilis sesuatu yang arahnya menguntungkan si pemesan atau calon tertentu saja. Kondisi demikian, tentu tak menguntungkan bagi perkembangan proses demokrasi yang dijalani. Pasalnya, survei yang dirilis bakal jauh dari akurasi dan bisa menimbulkan kebingungan masyarakat.
"KPU sebenarnya merasa sangat terbantu dengan adanya lembaga survei, misalnya dengan Exit Poll dan Quick Qount. Maka kedua model survei itu bisa memberikan pengaruh psikis kepada masyarakat siapa yang bakal memenangkan jumlah perolehan suara, kan kalau menunggu hasil resmi KPU bisa berminggu-minggu," kata Hasyim Asy'ari, anggota KPU RI saat berdiskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Menurut Hasyim, lembaga survei bisa juga menjadi alat evaluasi bagi kinerja KPU, khususnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi publik dalam Pemilu, baik dari segmen usia, dan lainnya. Namun demikian, rujukan itu hanya bisa diambil dari lembaga survei yang kredibel dan bernaung dalam suatu asosiasi.
"Lembaga survei ini kan secara tidak langsung membantu sosialisasi KPU juga. Tapi bagaimana dengan lembaga survei abal-abal? itu nanti ada asosiasinya. Yang terpenting lembaga survei itu harus kredibel, metodologinya, sumber dananya jelas dari mana, ada ketentuannya," lanjut Hasyim.
Guna memerangi lembaga survei abal-abal, Hasyim meminta kerjasama media agar tak memublikasi hasil survei oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, masyarakat tak terpengaruh oleh opini hasil survei yang sengaja diciptakan untuk kepentingan sesaat itu.
"Kita harap teman-teman media tak perlu memublikasi hasil survei lembaga abal-abal itu. Karena pada akhirnya akan membuat bingung masyarakat, surveinya diarahkan untuk kepentingan tertentu saja," jelasnya.
Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, menjelaskan pentingnya audit bagi lembaga-lembaga survei. Audit harus dilakukan oleh suatu asosiasi, sehingga langkah itu dapat mencegah munculnya lembaga survei abal-abal menjelang Pemilu.
"Kalau organisasi profesi itu makin berdaya makin bagus. Jadi sementara ini ada dua asosiasi lembaga survei, Persepi dan Aropi (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia). Imbauan saya kepada teman-teman lembaga survei, mari berhimpun, ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik," ucapnya di kesempatan yang sama.
Baca Juga: Mantan Menkes: Ketimpangan Kesehatan di Daerah Jadi Tantangan Presiden Terpilih
Meski banyak bermunculan lembaga survei abal-abal, namun Hamdi menolak tegas pernyataan yang menyatakan jika lembaga survei sudah tak dibutuhkan lagi. Pasalnya, survei yang dipaparkan oleh lembaga kredibel bisa menambah wawasan kepada masyarakat mengenai calon pilihannya.
"Ada orang yang punya niat buruk memanipulasi data, hasilnya untuk memuaskan pemesannya, lalu membuat publik bingung. Kita nggak mau, lembaga survei ini adalah usaha untuk memajukan peradaban, yang harus "dibunuh" adalah lembaga abal-abal itu, bukan surveinya," kata dia.
(Edi Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
