Marak Pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu Harus Tingkatkan Pengawasan

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 13 Maret 2019 22:24 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 13 605 2029652 marak-pelanggaran-pemilu-2019-bawaslu-harus-tingkatkan-pengawasan-6knnrjlEzW.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disorot kinerjanya dalam menangani pelanggaran pemilu yang dianggap belum maksimal dan harus genjot pengawasannya. Sebab, sejauh ini Bawaslu masih terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran hukum dalam arti sempit.

Demikian dikatakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Trisila, Hasan Lumban Raja dalam diskusi bertajuk "Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu 2019 dan Potensi Ancaman Demokrasi" di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Menurutnya, pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran norma undang-undang Pemilu berikut peraturan pelaksananya. Sehingga, mereka yang berpotensi menjadi ancaman demokrasi tak tersentuh.

(Baca Juga: Narasi Deligitimasi KPU Dihembuskan oleh Pihak yang Takut Kalah)

Misalnya, kasus hoaks tujuh kontainer yang disebut berisi tujuh puluh juta surat suara sudah tercoblos. Komisi Pemilihan Umum (KPU), katanya, yang justru hadir menyelesaikan kasus yang sempat menghebohkan publik itu.

"Bawaslu dalam kasus ini absen. Justru KPU yang melaporkan kepada Polri agar kasus ini ditindak," kata Hasan.

Ilustrasi

Ketidakhadiran Bawaslu sangat disayangkan, karena kasus hoaks tersebut ancaman besar bagi demokrasi di Indonesia. "Pada sisi yang lain para peserta Pemilu juga mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Seperti dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara. Bawaslu tidak berdaya menyelesaikan permasalahan ini," tuturnya.

Eks Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto mengatakan, ada beragam jenis pelanggaran pemilu. Mulai dari pelanggaran administrasi, pidana hingga etik. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurutnya, keberadaan undang-undang itu memperkuat Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu. Namun, sekarang ini masih terkendala teknis dalam mendukung optimalisasi kinerja penegakan hukum pemilu.

(Baca Juga: BPN Prabowo Dianggap Tak Paham Diplomasi Hukum Kasus Siti Aisyah)

Ia pun menyarankan Bawaslu agar lebih aktif menyoroti informasi publik yang berseliweran di media sosial. Kemudian sigap menindaklanjutinya.

"Komunikasi politik Bawaslu juga harus ditingkatkan ketika mengetahui informasi yang diduga memenuhi unsur pelanggaran pemilu," ujarnya.

Senada diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo. Menurutnya, pelanggaran Pemilu yang tidak diproses secara hukum bisa menjadi ancaman masa depan demokrasi di Tanah Air.

"Dugaan pelanggaran pemilu justru banyak dialihkan ke pidana umum. Bawaslu cenderung menghindar alias ngeles," katanya.

Ketegasan Bawaslu, katanya, sangat diperlukan. Hal itu sangat penting untuk menumbuhkan budaya sadar hukum. Sebab, maraknya isu politik identitas, seperti SARA dan tersebar di media sosial, hoaks, politik uang, intimidasi, teror sangat berbahaya. Padahal, tujuannya hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok untuk mengalahkan lawannya.

"Ini bisa merusak peradaban dan lebih parah bisa menimbulkan disintegrasi. Padahal, demokrasi di Indonesia menghargai perbedaan tapi karena politik identitas demokrasi ternodai," katanya.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini sepakat dengan berbagai ancaman pemilu itu. Ia pun mendorong agar pemilu dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasalnya, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu merupakan syarat terwujudnya pemilu berkeadilan, berkualitas dan berintegritas.

"Prinsip Pemilu itu Jurdil. Dalam keadilan pemilu, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini