nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Gugatan Pilkada Bogor, KPU dan Bawaslu Diminta Bayar Ganti Rugi Rp2,2 Miliar

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2019 13:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 14 338 2029866 sidang-gugatan-pilkada-bogor-kpu-dan-bawaslu-diminta-bayar-ganti-rugi-rp2-2-miliar-fLB1c7Bqdv.jpg Ilustrasi

BOGOR - Sidang lanjutan perkara perdata dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Bogor dengan nomor 304/pdt-G/2018/PN kembali digelar di Pengadilan Negeri Cibinong.

Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Jaro Ade- Inggrid Kansil (JADI) yang melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan sembilan gugatan. Gugatan tersebut diantaranya memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor. Serta meminta ganti rugi materil hingga Rp2,25 miliar.

Kuasa hukum pasangan JADI, Makhfud mengatakan, sidang kali ini hanya pembacaan gugatan saja. Adapun Kuasa Hukum Ade Yasin-Iwan Setiawan yang memenangkan Pilkada Bogor sempat melakukan Intervensi terhadap gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Jaro-Ingrid.

"Ketua hakim tadi mempersilahkan untuk Intervensi, dan pihak intervensi memilih untuk bergabung dengan Tergugat memilih Voeging (menyertai), artinya ikut sertanya untuk bergabung kepada tergugat," kata Makhfud kepada wartawan usai sidang.

(Baca Juga: Bupati Bogor Dilantik, Bagaimana Nasib Gugatan Sengketa Pilkada?)

Makhfud menuturkan bahwa hakim mempersilahkan kepada Penggugat atau Tergugat, untuk menanggapi pihak yang Intervensi pada sidang berikutnya.

"Sidang di Rabu nanti adalah penyerahan tanggapan dari Tergugat maupun Penggugat, baru disidang berikutnya lagi Ketua Hakim memberikan putusan Sela, artinya keputusan apakan pihak Intervensi ini bisa masuk atau tidak,” jelasnya.

Makhfud memaparkan sembilan gugatan di antaranya: Peratama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Kedua, menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor dan Tergugat II Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Kemudian ketiga, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155/P1.03.6-KpV320UKPU-Kab/VII/2018, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan.

Keempat, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 186/P1.03.7-Kptl3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018.

Kelima, menghukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Keenam, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.562.000 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).' Ketujuh, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Baca Juga: Gugatan Pilkada Bogor, Suara di 7.635 TPS Diminta Hitung Ulang)

Kedelapan, memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pembukaan kotak-suara dan penghitungan 77.642 pemilih tertulis dalam Model ATb-KWK sebagaimana diktum angka 3.

Kesembilan, memerintahkan Panitia/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini