Sejumlah lembaga negara seperti KPU hingga Polri kerap diterpa propaganda untuk mendelegitimasi pemilu.
(Baca Juga : Menko Polhukam Tepis Isu Ada Kerusuhan Besar Jelang dan Pasca-Pemilu)
Di KPU misalnya, muncul isu 70 juta surat suara yang sudah tercoblos 01, namun kabar itu ternyata hoaks. KPU bahkan sudah melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri. Yang terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019.
Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. Isu itu pun langsung dibantah. Polri menyebut akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.
(Baca Juga : Pemerintah Jamin Tak Akan Ada "Tabrakan Massa" di Kampanye Akbar)
(Erha Aprili Ramadhoni)