nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Panglima GAM Ungkap Permintaan Irwandi Pasca-Perjanjian Helsinki

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 15 Maret 2019 04:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 15 337 2030198 mantan-panglima-gam-ungkap-permintaan-irwandi-pasca-perjanjian-helsinki-EQUmNJMiM9.jpg (Foto: Arie Dwi/Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, pada Kamis 14 Maret 2019 malam. Agenda persidangan masih pemeriksaan sejumlah saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini, yaitu Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah 4 Aceh Timur, Angga. Awalnya, Angga menceritakan pasca- konflik antara Indonesia dengan GAM.

Saat itu, Angga mengaku kerap meminta jatah berupa uang ataupun pengerjaan proyek kepada pengusaha, khususnya kontraktor. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mantan Kombatan GAM pasca-perjanjian damai Helsinki.

Merajuk dari berbagai sumber, perjanjian Helsinki yang dilangsungkan pada 15 Agustus 2005, merupakan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dengan GAM. Dalam perjanjian tersebut pihak GAM dan Indonesia sepakat untuk berdamai dan menyudahi konflik yang terjadi hampir 30 tahun.

(Baca juga: Irwandi Yusuf Siap Bongkar Keterlibatan Petinggi Negara di Kasus Dana Otsus Aceh)

"Kita ambil, kita kumpulkan untuk kebutuhan kita semua," kata Angga saat bersaksi untuk terdakwa Irwandi Yusuf di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Namun, kata Angga, saat itu Gubernur Irwandi Yusuf yang juga mantan petinggi GAM meminta dia dan rekan-rekannya berhenti 'memalak' para pengusaha. Menurut Irwandi, hal itu bisa merusak perjanjian Helsinki antara Aceh dengan Indonesia.

KPK Resmi Tahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

"Beliau (Irwandi) ini selalu mengarahkan kami, jangan (meminta), hentikan apapun bentuk yang menganggu perdamaian. Mari kita bangun Aceh itu dengan baik, kalaupun kekurangan tetap sabar," kata Angga.

Pasca-perjanjian damai Helsinki, diungkapkan Angga, pemerintah Indonesia belum dapat banyak membantu Aceh, khususnya para mantan kombatan GAM. Namun, sambungnya, Irwandi kerap turun tangan untuk membantu mengurangi beban mereka.

"Beribu anak yatim dapat haknya, itu senang. Kaum duafa juga dapat walaupun kami belum dapat, tapi hak anak yatim itu sudah mengurangi beban kami," katanya.

Dalam perkara ini, Irwandi Yusuf didakwa bersama-sama dengan stafnya, Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri menerima suap sebesar Rp1.050.000.000 dari Bupati Bener Meriah Aceh‎, Ahmadi. Uang tersebut diberikan Ahmadi kepada Irwandi dalam tiga kali tahapan.

Menurut Jaksa, uang tersebut sengaja diberikan Ahmadi kepada Irwandi agar mendapatan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Irwandi juga didakwa‎ menerima gratifikasi sebesar Rp8.717.505.494 oleh tim Jaksa. Gratifikasi senilai Rp8,7 miliar itu diterima Irwandi Yusuf dalam kurun waktu setahun dari 2017 sampai 2018.

Irwandi mulai menerima gratifikasi pada November 2017 sampai ‎Mei 2018 dari rekening atas nama Muklis di tabungan Bank Mandiri. Total uang yang diberikan Muklis kepada Irwandi dalam kurun waktu enam bulan sebesar Rp4.4 miliar.

Kemudian, Irwandi juga menerima uang melalui Fenny Steffy ‎Burase sebesar Rp568 juta sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018. Uang sebesar Rp568 juta tersebut diterima Steffy dari Teuku Fadhilatul Amri atas perintah orang kepercayaannya Irwandi, Teuku Saiful Bahri.

(qlh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini