nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Bakal Telusuri Aliran Suap Romi ke PPP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2019 17:08 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 16 337 2030890 kpk-bakal-telusuri-aliran-suap-romi-ke-ppp-7IgcyZrSBD.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Juru Bicara Febri Diansyah saat konpers terkait OTT Ketum PPP Romahurmuziy. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran uang suap yang diterima Romahurmuziy (Romi) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Romi merupakan Ketua Umum (Ketum) PPP.

‎KPK telah menetapkan Romi sebagai tersangka penerima suap. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut diduga menerima suap terkait asus jual-beli jabatan di Kementeriaan Agama (Kemenag).

"Kami belum menemukan bukti (aliran uang ke PPP) itu. Tapi, mungkin salah satu yang akan didalami dalam proses penyidikan selanjutnya," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin (HRS).‎ Keduanya diduga sebagai pemberi suap terhadap Romi.

Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, sedangkan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Ketum PPP Romahurmuziy. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

Pada 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

(Baca Juga : Ketum PPP Romi Terima Suap Rp300 Juta Terkait Jual-Beli Jabatan di Kemenag)

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga : KPK Sita Rp120 Juta dari Tangan Asisten Ketum PPP Romi saat OTT)

(erh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini