Kendati tidak ada sanksi, para penyelenggara negara harusnya khawatir, sebab bisa mendapat sanksi dari masyarakat yang melihat langsung siapa saja yang sudah atau belum melaporkan. Ia melanjutkan, hal itu akan menjadi ukuran integritas seorang pejabat.
"Terlebih bagi anggota DPR yang maju kembali dalam pemilihan umum mendatang, masyarakat seharusnya tidak memilih calon yang tidak patuh terhadap undang-undang," ungkap Zaenur.

Berdasarkan catatan KPK, cukup banyak anggota DPR, MPR, DPD, maupun DPRD yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara, namun belum melakukannya.