MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak pemerintah termasuk dengan China untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Filipina.
“Tinjauan itu menentukan apakah ada ketentuan-ketentuan berat dalam kontrak yang akan membuat orang-orang Filipina berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau melanggar konstitusi", kata juru bicara Salvador Panelo mengutip Reuters, Jumat (5/4/2019).
Tidak jelas berapa banyak kontrak yang akan ditinjau yang akan dilakukan oleh Kantor Pengacara Umum dan Departemen Kehakiman Dilipina.
Sekretaris Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan peninjauan akan memprioritaskan apa yang disebut perjanjian konsesi, atau kontrak antara pemerintah dan perusahaan swasta, untuk utilitas publik dan kontrak untuk pinjaman luar negeri.