nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sultan HB X Keluarkan Instruksi soal Pencegahan Intoleransi di Yogyakarta

Kuntadi, Jurnalis · Sabtu 06 April 2019 07:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 06 510 2039797 sultan-hb-x-keluarkan-instruksi-soal-pencegahan-intoleransi-di-yogyakarta-ay3eEYPbMf.jpg Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamenkubuwono X (foto: Okezone)

YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono (HB) X mengeluarkan instruksi nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial. Instruksi ini dikeluarkan setelah maraknya permasalahan intoleransi di DIY.

Kasus terbaru adalah penolakan warga di Pedukuhan Karet, Pleret, Bantul, terhadap Slamet yang hendak mengontrak rumah karena berbeda agama dengan warga setempat.

Baca Juga: Ulat Biasanya Dibasmi, tapi Warga Gunungkidul Justru Menanti 

“Ini adalah Instruksi Gubernur yang harus dilaksanakn bupati dan wali kota,” jelas Sekda DIY Gatot Saptadi di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (5/2/2019).

Instruksi ini dikeluarkan untuk menjaga situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian di DIY. Ini merupakan salah satu tanggung jawab Pemda DIY dalam memenuhi hak asasi masyarakat (HAM). Dia meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Termasuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih pendidikan dan pengajaran hingga pekerjaan dan bertempat tinggal. Selain itu, Gatot berharap, bupati dan wali kota juga melakukan upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.

Menurut dia, sebagai kepala daerah, bupati dan wali kota juga harus merespon secara cepat dan tepat terhadap semua permasalahan di dalam msyarakat yang berpotensi menimbulkan intolerans atau potensi konflik sosial.

“Bupati dan wali kota juga harus meningkatkan efektivitas pencegahan potensi intoleansi sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing,” ucapnya.

Baca Juga: Pemda DIY Siapkan Strategi Penanganan Kerusakan Makam Imogiri 

Gatot menambahkan, bupati juga harus mengambil lankah dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh SARA (suku, agama, Ras dan Antar golongan) dan politik.

“Selain itu juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik konflik sosial,” tutur Gatot.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini