nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jual Beli Kamar Tahanan, Kepala Rutan Tangerang Dicopot

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 11 April 2019 20:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 11 337 2042263 jual-beli-kamar-tahanan-kepala-rutan-tangerang-dicopot-W6L968rTPZ.jpg Ilustrasi

JAKARTA – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Tangerang, Banten, dipecat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sri Puguh Budi Utami. Kepala rutan itu dipecat karena diduga terlibat jual beli kamar tahanan.

Berdasarkan surat nomor : PAS.KP.04.01-70 tertanggal 28 Maret 2019, Dirjenpas mencopot Karutan Kelas I Tangerang dan Kepala Kesatuan Pengamanan rutan yang lebih dikenal dengan Rutan Jambe.

Kebijakan itu dikeluarkan sebelum Ombudsman menerima pengaduan dari keluarga salah satu tahanan yang menyebutkan diminta Rp15 juta oleh sesama penghuni rutan. Sebanyak Rp6 juta digunakan untuk mendapatkan kamar atau sel selepas masa pengenalan lingkungan, sisanya untuk mengurus yang lain.

Menurut Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi, tindakan Sri Puguh dianggap tepat sekaligus memperlihatkan ketegasan dari Dirjen PAS dan kementeriannya. Terlebih, dalam membersihkan pejabat-pejabat Rutan yang nakal.

"Kami mengapresiasi. Itu langkah tegas yang diambil oleh Dirjen PAS. Tidak boleh ada jual beli kamar tahanan. Itu sangat tidak pantas dilakukan," kata Taufiqulhadi saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).

Namun, ia melanjutkan, Dirjen PAS perlu lebih mengetatkan pengawasan kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan. Hal ini untuk mencegah adanya praktik serupa di dalam lapas dan rutan.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Syafuan Rozi, berpendapat senada. Ia mengapresiasi pencopotan di Rutan Jambe. Kebijakan pencopotan itu adalah sanksi moral bagi pejabat yang melakukan pelanggaran etika.

 ilustrasi

"Untuk dugaan tindak pidana, serahkan kepada penegak hukum, sehingga hukuman bagi pejabat yang bersangkutan cukup berat. Ditambah kewajiban mengembalikan apa yang diterima," ujar Syafuan.

Menurut Syafuan, dugaan jual beli di Rutan Jambe ini adalah pukulan berat bagi Ditjenpas yang belum lama menghadapi kasus serupa.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memvonis mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas I A Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, dengan pidana delapan tahun penjara. Wahid Husen juga diwajibkan membayar pidana denda Rp400 juta subsider empat bulan, terkait suap pemberian fasilitas mewah di lapas yang dia pimpin.


Baca Juga : Ketua DPR Desak Kemenkumham Usut Tuntas Jual Beli Kamar di Rutan Jambe Banten

Syafuan menilai, pada kasus eks Kalapas Sukamiskin itu, Ditjenpas sudah menerapkan langkah tepat, yakni tidak memberikan pendampingan hukum pada pegawainya yang bermasalah dengan hukum. Dia berharap, hal serupa diterapkan pada dua eks pejabat Rutan Jambe yang dicopot.

"Ada dua peristiwa sama dan hampir bersamaan waktunya, tentu ini pukulan berat bagi Ditjenpas, namun kebijakan yang ditempuh sudah tepat," tuturnya.

Dia menganjurkan, hukuman berat bagi pegawai lembaga itu yang melakukan tindak pidana harus dilakukan, agar membuat jera. Seperti mengembalikan berkali lipat hasil kejahatannya.


Baca Juga : Rentan Kebakaran, Infrastruktur Lapas Dinilai Perlu Direvitalisasi

"Untuk menutup peluang perbuatan yang serupa, Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi sistem pengawasan pegawai Ditjenpas," ujar dia.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini