Hari H Pencoblosan, Polri-TNI Tebalkan Pasukan di Wilayah Rawan Konflik
JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya akan melakukan penebalan pasukan di wilayah rawan konflik pada hari H pemungutan suara Pemilu 2019. Pengerahan pasukan ini berdasarkan berbagai analisis dan pemetaan.
Tito mengatakan, Polri telah membagi tempat pemungutan suara (TPS) menjadi beberapa kategori, di antaranya aman, rawan, rawan 1, rawan 2, dan sangat rawan.
"Untuk (TPS) yang aman, kriterianya di satu tempat didominasi oleh pendukung A atau B. Potensi (konfliknya) kecil. Jadi kekuatan yang dideploy standar," ujar Tito usai mengikuti rapat kesiapan akhir Pemilu 2019 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Sementara itu, di daerah yang masuk kategori rawan pada umumnya ditandai dengan imbangnya proporsi dukungan terhadap paslon, memiliki sejarah konflik, serta kerap bermunculan isu sensitif. Pada wilayah demikian, Polri memastikan mendeploy kekuatan dalam jumlah besar.
"Kita perkuat, pertebal dengan menambah pasukan. Ada juga kekuatan stand by," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Mantan Kepala Densus 88 ini mengungkapkan, Polri juga memberi atensi khusus terhadap daerah yang menjadi titik kumpul massa. Kewaspadan ini dilakukan supaya tidak terjadi aksi intimidasi terhadap warga yang akan berangkat ke TPS. Karena itu, patroli gabungan bakal digencarkan.
"Misalnya ada kumpulan massa yang bisa berikan tekanan intimidatif, kita waspadai dengan menambah kekuatan dan kekuatan stand by. Kita lakukan penebalan, patroli gabungan dan pos gabungan TNI-Polri di daerah yang rawan tertekan secara psikologis," ujar Tito.
Baca Juga : KPU Pastikan Pemilih Bisa Nyoblos di Atas Pukul 13.00 WIB asal Penuhi Syarat
Dalam rapat tersebut, turut hadir Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wamenlu AM Fachir, beserta kepala staf dari tiga matra TNI.
Hadir pula Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Kabsreskrim Polri Komjen Idham Azis, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, beserta stakeholder lainnya.
Baca Juga : Logistik Pemilu di DIY Didistribusikan, Surat Suara Rusak Langsung Dihancurkan
(Erha Aprili Ramadhoni)
