Kawal Suara Jokowi-Ma'ruf, Parpol Koalisi Sebar 1,6 Juta Saksi ke TPS

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 15 April 2019 22:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 15 605 2043930 kawal-suara-jokowi-ma-ruf-parpol-koalisi-sebar-1-6-juta-saksi-ke-tps-EHPSfj9p5B.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan dilakukan guna menghindari terjadinya kecurangan. Salah satunya adalah pengerahan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang disipakan oleh partai-partai koalisi masing-masing calon presiden.

Di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, salah satu partai politik (parpol) pengusung mengerahkan 1,6 juta saksi. Saksi itu disebar Nasdem ke seluruh TPS untuk mengawal suara Jokowi-Ma’ruf Amin.

"Kami menyiapkan sekitar 1.6 juta saksi lebih," kata Ketua Komisi Saksi Nasdem, I Gusti Putu Artha, saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Saksi itu disebar di 809.497 TPS di seluruh Indonesia. Rinciannya, ada 3 saksi yang dikerahkan per TPS.

"Sistem pembiayaan gotong royong para caleg," ujar Putu Artha.

Dalam menjalankan tugasnya, para saksi sudah diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai fungsi di TPS hingga pemungutan suara. "Saksi dibekali SOP jam per jam hingga rekapitulasi suara di kecamatan. Saksi bekerja H-2 sampai dengan Hari H," imbuhnya.

Jika di TPS atau daerah ada kecurangan, saksi langsung melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator di masing-masing kelurahan hingga kecamatan.

"NasDem sudah dibekali per kecamatan sistem pelaporan kecurangan. Badan Advokasi NasDem tiap kabupaten siap merespon dengan secepatnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, menilai parpoli penting menghadirkan saksi di TPS sebagai bukti pegangan jika nanti ada keberatan di kemudian hari.

ilustrasi

"Sebab saksi itu adalah titik hubung untuk memantau perhitungan dan hak lain yang selanjutnya akan berproses, dia melakukan pencatatan semua, sehingga jika nanti ada keberatan yang merugikan partai politik atau yang diwakili, saksi inilah yang memiliki bukti autentik," ujar Kaka dikonfirmasi terpisah.

Ia menjelaskan, saksi nanti mendapat salinan C1 yang menjadi alat bukti utama jika ada perbedaan perhitungan di kemudian hari. C1 itulah, kata dia, yang bisa dibawa jika ada gugatan-gugatan misalnya ke Mahkamah konstitusi.


Baca Juga : Adik Ahok Unggah Foto Pertemuannya dengan Prabowo

"Problemnya adalah saksi partai yang harusnya dilatih Bawaslu, dalam beberapa pelatihan, ternyata tidak terisi penuh. Misalnya diundang 500 saksi, cuma datang 100 ini kan sayang sekali. Padahal Bawaslu itu kan pakai anggaran negara. Kan mubazir dan saksi yang tidak diberi pelatihan tidak mengerti,” tuturnya.

Menurut dia, saksi yang kurang paham dan tidak mendapat pelatihan akan tidak mengerti harus berbuat apa di TPS. Jika saksi utusan partai yang dikirim tidak mengerti, dan tidak paham mekanisme di TPS, maka berpotensi akan merugikan partai dan juga pelaksana di TPS itu.

“Jadi ada kekhawatiran saksi yang tidak terlatih malah tidak paham apa yang harus dia lakukan, parpol seharusnya mampu menghadirkan saksi yang kompeten, sebab kalau ada keberatan, cara-cara yang dilakukan akan sesuai aturan,” tuturnya.


Baca Juga : KPU Sebut Persiapan Pencoblosan Pemilu 2019 Sudah 99%

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini