nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh Tertentu

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 06 Mei 2019 15:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 06 337 2052153 pemerintah-bentuk-tim-hukum-nasional-kaji-ucapan-dan-pemikiran-tokoh-tertentu-PlXuoUEjCs.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam Pemilu 2019, terdapat upaya-upaya untuk mendeligitimasi pihak penyelenggara. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengecam hal tersebut.

Salah satu yang akan dilakukan adalah gerakan People Power yang diinisiasi oleh Amien Rais. Sehingga, agar hal tersebut dapat diantisipasi, Wiranto pun telah membentuk Tim Hukum Nasional.

Tim tersebut dibentuk usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama dengan beberapa menteri, seperti Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wakapolri Komjel Ari Dono Sukmanto, perwakilan dari TNI, hingga KemenkumHAM.

Wiranto pun menjelaskan kalau Tim Hukum Nasional itu akan diisi oleh orang-orang dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor dari berbagai macam universitas yang sebelumnya sudah berdiskusi dengan dirinya.

"Hasil rapat, salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

(Baca Juga: Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri yang Kerjaannya Ngomporin Masyarakat)

Ia menilai kalau sebuah gerakan massa yang akan merusak keamanan negara, memprovokasi masyarakat untuk melanggar hukum harus ditindak secara tegas dengan memberikan sanksi kepads pihak siapapun yang melakukan hal tersebut.

"Dan sama apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti Oktober tahun ini, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu, sanksi itu, siapapun itu harus kita tindak tegas," tutupnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini