Masuk Bulan Puasa, Kegaduhan Politik Pasca-Pilpres Harus Dihentikan
Seruan Ketua DPR Bambang Soesatyo sejalan dengan hasil kesepakatan Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim se-Indonesia di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2019. Juru Bicara Multaqo, Muhammad Najih Arromadloni, mengatakan polarisasi di masyarakat Indonesia yang terjadi pasca-Pemilu Serentak 2019 memerlukan upaya tersendiri untuk memperbaikinya.
Di antara poin rekomendasi yang dihasilkan yakni bagaimana seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan 1440H dengan semangat meningkatkan ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah dan perpecahan, serta saling memaafkan.
Poin kedua yaitu meneguhkan kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila yang secara nyata sejalan dengan ajaran islam. "Berikutnya mewujudkan stabilitas keamanan, perdamaian, dan situasi yang kondusif, dengan mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain, tidak mempertajam perbedaan yang bersifat kontra produktif," kata Najih.
Masyarakat Indonesia juga diminta menghindari dan menangkal aksi-aksi provokasi dan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama dan sesudah Ramadan. Kemudian menaati tata peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI, sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintahan yang sah (ulil amri).
Hal ini seperti diajarkan di dalam tradisi agama Islam. "Masyarakat juga diminta agar tidak terpancing dalam melakukan aksi-aksi inkonstitusional, baik langsung maupun tidak langsung. Tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan 'bughot'," paparnya.
Pertemuan tersebut diinisiasi ulama sepuh KH Maimun Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya. Lalu dihadiri sekira 1.500 peserta dari para ulama sepuh, berbagai ormas, para habaib, para cendekiawan Muslim dari seluruh daerah di Indonesia.
