nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Perpanjang Pencekalan 5 Orang Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 07 Mei 2019 13:40 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 07 337 2052529 kpk-perpanjang-pencekalan-5-orang-terkait-proyek-fiktif-waskita-karya-5q2Ve5WFu9.jpg larangan terbang (Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Kelima orang itu adalah, Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; General Manager Keuangan PT Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar; Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana; Wakil Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fakih Usman dan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Pitoyo Subandrio.

 Baca juga: Usai Geledah Rumah Dirut Jasa Marga, KPK Garap 21 Saksi soal Korupsi Proyek Infrastruktur

"Terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya dilakukan perpanjangan pelarangan ke luar negeri untuk 5 orang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Febri menuturkan, perpanjangan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap lima orang tersebut akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Menginga, sampai saat ini, lembaga antirasuah masih terus melakukan penyidikan terhadap perkara ini.

"Perpanjangan pelarangan ke luar negeri dilakukan untuk 6 bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019," tutur Febri.

 Baca juga: KPK Periksa 2 Pegawai Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Infrastruktur

Sejauh ini, KPK menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

 Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi, Saham Waskita Karya Anjlok 2,2%

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.‎

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini