nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPN Prabowo-Sandi Menentang Pembentukan Tim Hukum Pengkaji Ucapan Tokoh

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 08 Mei 2019 07:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 08 337 2052819 bpn-prabowo-sandi-menentang-pembentukan-tim-hukum-pengkaji-ucapan-tokoh-IZmNAQPS0E.jpg Saleh Partaonan Daulay (Foto: Ist)

JAKARTA – Keinginan Menko Polhukam Wiranto membentuk tim pengkaji ucapan dan tindakan tokoh yang mengancam keamanan negara ditentang sejumlah pihak, satu di antaranya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay berpendapat tim tersebut tidak diperlukan. Pasalnya, selama ini rezim Jokowi terlalu banyak membentuk lembaga baru. Ia juga menyebut dasar pembentukan tim tersebut tidak ada.

“Menurut saya tim itu tidak diperlukan. Terlalu banyak lembaga yang dibentuk. Tidak ada juga dasar yang bisa dijadikan pijakan dalam membentuk tim itu,” kata Saleh kepada Okezone, Rabu (8/5/2019).

(Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh Tertentu

Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu setuju bila ada pihak yang melanggar hukum dapat diproses melalui mekanisme yang ada. Karenanya, Saleh berpendapat tidak perlu ada tim baru yang dibentuk lantaran memboroskan anggaran negara.

“Betul, kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru yang dibentuk. Ada kesan pemborosan,” ujar dia.

Wiranto 

Saleh mengkritisi pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Wiranto, yang hendak membentuk tim tersebut setelah Pemilu 2019. Ia menyebut wacana ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa tim itu dibentuk untuk memberi legitimasi sesuatu.

“Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Jangan sampai orang menduga bahwa tim itu dibentuk untuk melegitimasi sesuatu. Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal,” katanya.

“Presiden Jokowi pun menginginkan adanya penyederhanaan lembaga dan institusi. Kenapa sekarang malah buat tim-tim baru? Anggarannya dari mana?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto berencana membentuk Tim Hukum Nasional yang diisi akademisi dan pakar hukum untuk mengkaji tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Namun belakangan mantan Panglima ABRI itu meralat pernyataannya.

(Baca Juga: Kapolri Sebut Ada 600 Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu 2019

Wiranto menyebut tim itu berada di Kemenko Polhukam yang akan membantu langkah-langkah koordinasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah hukum dan keamanan nasional. Menteri dari Partai Hanura itu mengaku sudah bertemu dengan para profesor, doktor dari berbagai universitas di Indonesia terkait tim tersebut.

“Nah, kita perlu tim bantuan itu, bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketata negaraan Indonesia, ada Kejaksaan, ada kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya,” ucap Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 7 Mei 2019.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini